Tolak UMP 2026, Aksi Buruh Padati Monas hingga Istana Negara
Gelombang aksi buruh kembali mewarnai Ibu Kota menjelang akhir tahun. Ribuan pekerja dari berbagai elemen serikat buruh turun ke jalan pada 29 dan 30 Desember 2025 untuk menyuarakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak.
Massa aksi memusatkan kegiatan di sejumlah titik strategis, antara lain kawasan Monumen Nasional (Monas) dan sekitar Istana Negara. Sejak pagi hari, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta Pusat terpantau padat akibat kedatangan peserta aksi yang berlangsung secara bergelombang.
Baca Juga: Chuck Putranto Sebut Sempat Pancing Ferdy Sambo Ceritakan Tewasnya Brigadir J
Tuntutan Revisi UMP 2026
Penolakan terhadap UMP 2026 dilatarbelakangi anggapan bahwa besaran upah yang ditetapkan masih jauh dari realitas biaya hidup di Jakarta.
Buruh menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya sewa hunian, transportasi, hingga layanan kesehatan tidak sebanding dengan penyesuaian upah yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Hari ini Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Angin Disertai Petir
Selain itu, perbedaan nilai upah minimum antara Jakarta dan daerah penyangga turut menjadi sorotan. Sejumlah wilayah di sekitar ibu kota tercatat memiliki upah minimum lebih tinggi, meskipun biaya hidup di daerah tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan Jakarta.
Kondisi ini memicu ketidakpuasan dan mendorong buruh melakukan aksi terbuka.
Aksi Buruh Akhir Tahun Penetapan Ump 2026 Jakarta Tuai Penolakan
Pengamanan dan Dampak Lalu Lintas
Aksi penolakan UMP 2026 direncanakan berlangsung selama dua hari berturut-turut. Massa membawa berbagai atribut perjuangan, seperti spanduk dan poster berisi tuntutan peninjauan ulang kebijakan upah minimum.
Sepanjang aksi, buruh menyampaikan aspirasi melalui orasi serta long march di sekitar pusat pemerintahan.
Aparat keamanan disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan secara situasional guna mengurangi kepadatan di sekitar lokasi aksi.
Melalui aksi ini, buruh mendesak pemerintah daerah agar meninjau ulang kebijakan UMP 2026 dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hidup layak di Jakarta.
Penetapan upah diharapkan tidak semata-mata berlandaskan formula administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil pekerja di lapangan.
Aksi tersebut juga menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan pengupahan secara nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pekerja, terutama di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan dasar.
Selain di Jakarta, gerakan penolakan UMP 2026 berpotensi meluas ke sejumlah daerah lain. Sejumlah serikat buruh di berbagai wilayah disebut tengah menyiapkan langkah lanjutan, baik melalui aksi massa maupun jalur hukum, apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.
Hingga sore hari, aksi berlangsung relatif tertib dengan pengamanan ketat. Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan pusat kota dan memantau informasi lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan selama aksi berlangsung.
