TPAKD Diminta Perluas Akses Keuangan untuk Petani, Nelayan, dan Peternak

FTNews, Semarang--- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayahnya memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan.

“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujar Sumarno, seusai Rapat Koordinasi TPAKD, di Kantor Setda Jateng, dilansir jatengprov.go.id

Sumarno berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat, untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.

Baca Juga: Pemprov Riau Terima Penghargaan Provinsi Terbaik Coverage Zona Sumatera

Sebab, lanjut dia, sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panen yang terlalu panjang.  Mereka acapkali tidak menikmati hasil panen secara maksimal.

Selain itu, dikatakan Sumarno, kurangnya akses perbankan, menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir. Oleh karenanya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD, serta stakeholder terkait lain.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono, menyatakan siap mendukung pemprov dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Baca Juga: Resmikan IDTH, Presiden: Kita Jangan hanya Jadi Penonton, harus Jadi Pemain, Produsen

Menurut dia, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.

“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.

Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng didampingi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, serta Kepala OJK Jateng Sumarjono melaunching program sektor pertanian dan insan perintis.***