Usai Mendagri, Bawaslu Juga Sebut Papua Daerah Rawan di Pilkada

FTNews- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut dua dari enam provinsi di Papua punya tingkat kerawanan tinggi dalam Pilkada 2024. Sejalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pun mengatakan Papua harus mendapat perhatian khusus.

“Khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian,”ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Jumat 31/5).

Hal itu kata Bagja, lantaran daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, Pemilihan Bupati Nabire 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca Juga: Di Rakornas BNPB, Kapolri Bicara Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana

Dia pun bercerita ihwal DPT Nabire kala itu sekitar 160 ribuan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan PSU dan mengulang dari proses pemutakhiran data pemilih.

"Setelah di Mutarlih oleh KPU RI, dapatlah angka 89 ribuan (DPT Pilbup Nabire hasil putusan MK). Ini harus wanti-wanti kita semua, juga kepada kepala daerah untuk Papua perlu diperhatikan soal DPT itu,”paparnya.

Selain itu, tahapan distribusi logistik di tanah Papua juga, lanjutnya, juga rawan lantaran letak geografis.

Baca Juga: Polisi Turunkan Paksa Lima Drone di Sirkuit Mandalika

“Pada bulan November 2024, gelombang air laut di timur dan barat perlu diperhatikan, belum lagi di wilayah Papua yang terletak di pegunungan,”terangnya.

Lebih jauh, Bagja juga turut menyoroti isu krusial lainnya seperti politik uang.

Dia menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial. Mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hingga masa tenang jelang pemungutan suara.

"Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang. Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ungkapnya.