Vasektomi Tak Wajib, Dedi Mulyadi Ungkap Syarat Penerima Bansos

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memberi klarifikasi soal pernyataannya bahwa syarat penerima bantuan sosial (bansos) harus menjalani vasektomi.

Vasektomi, yang merupakan tindakan steril untuk reproduksi pria, sedang ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan.

Majelis Ulama Islam (MUI), Ustaz Abdul Somad hingga Buya Yahya menegaskan bahwa vasektomi hukumnya haram bagi Islam karena mencegah orang untuk memiliki keturunan.

Baca Juga: Profil Aura Cinta, Remaja yang Debat Sengit Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hingga Figuran Sinetron

Dedi Mulyadi lalu mengklarifikasi bahwa vasektomi bukan satu-satunya pilihan bagi suami untuk ikut program Keluarga Berencana (KB).

Dedi Mulyadi. (X @DediMulyadi71)

Mantan Bupati Purwakarta itu membantah bahwa vasektomi jadi syarat wajib bagi warga yang ingin menerima bansos di Jawa Barat.

"Tidak ada ngomong salah satu jenis tapi milih mau (KB) yang mana," tutur Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).

Baca Juga: Sempat Dijodohkan Netizen, Sherly Tjoanda Akui Dedi Mulyadi Sosok Friendly

Dedi Mulyadi menerangkan, perempuan selama ini menanggung program KB, sehingga ia mendorong pria juga berpartisipasi menjalani KB dengan berbagai cara, di antaranya dengan menggunakan kondom dan vasektomi.

" Jenisnya KB-nya apa tergantung pengennya apa, kan bisa pakai pengaman (kondom), ya kan itu juga bisa. Bila perlu pemerintah kasih alat pengaman per kepala keluarga," tutur Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan, suami punya peran besar dalam kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan dan masa depan anak.

Dedi Mulyadi saat bersama Ahmad Dhani. (X @DediMulyadi71)

Dia khawatir jika pasangan suami-istri memiliki banyak anak bisa menyulitkan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah.

Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah atau warga yang masuk kategori miskin selalu memiliki lebih dari tiga anak.

"Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau warga ekonomi ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui anaknya lebih dari tiga. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk biaya melahirkan saja tidak terbayar," kata Dedi.

Dedi menceritakan bahwa ia telah menerima permintaan bantuan dari suami agar bisa menebus biaya istri yang melahirkan. Apalagi melahirkannya melalui caesar dengan biaya puluhan juta rupiah.

Padahal, Pemprov Jabar punya program bantuan untuk warga pra-sejahtera, seperti bantuan rumah, listrik, hingga beasiswa pendidikan.

Dedi mengingatkan, keluarga yang memiliki banyak anak, bantuan yang diberikan pemprov tidak akan bisa mensejahterakan.

"Kkalau jumlah anaknya bertambah terus kan, tidak bisa meningkatkan derajat ekonominya sehingga saya sampaikan agar Penerima bantuan Pemprov Jabar ini di-KB," katanya.

Dedi menyebut angka kelahiran di Jawa Barat mencapai 900.000 jiwa per tahun. Angka tersebut, menurut Dedi, tergolong tinggi.

"Artinya itu tinggi. Artinya suami bersama istrinya membuat kelahiran yang menentukannya Allah SWT, yang menjalaninya mereka. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan tidak ada biaya, itu tanggung jawab suami," tandas Dedi Mulyadi.