Wakil Ketua DPR Sentil Bobby Nasution: Negara Kita Bukan Kumpulan Ego Kedaerahan, harus segera Dihentikan!

Aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang viral lantaran menghentikan truk berplat Aceh (BL) di Kawasan Kabupaten Langkat, menuai pro dan kontra. Dari narasi video yang beredar, Bobby meminta agar kendaraan yang beroperasi tiap hari di Sumut menggunakan plat BK (Sumut) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalir ke Sumut.

Banyak suara negative dialamatkan pada Bobby, meski ada juga yang membelanya. Sementara di dunia maya, ada saja netizen yang terus ‘memanas-manasi’ sehingga isu ini tak juga reda.

Bahkan kalangan di DPR pun ikut berkomentar. Ada yang membenarkan langkah Bobby dalam meningkatkan PAD namun banyak juga yang mengkritik karena upaya itu dipandang sensitive dan berpotensi memecah-belah masyarakat.

Baca Juga: Senin Besok, DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa tak ketinggalan. Bahkan dia melontarkan kritik pedas, walau tidak menyebut langsung nama Bobby. Tapi apa yang diucapkannya jelas bahwa mengarah pada aksi Bobby dalam video viral itu.

Saan Mustopa: Itu Berpotensi Menimbulkan Ketegangan AntarDaerah

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (kanan) saat konpers usai Rapat Paripurna. Foto: dok DPR/Tari/vel

Baca Juga: Soal KKB, DPR Minta Pemerintah Tak Setengah Hati

Dilansir laman DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berplat Aceh di wilayah Sumatera Utara yang sempat viral di media sosial.

Ia menegaskan tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antar daerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antar daerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” tegas Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

DPR akan Minta Penjelasan Kemendagri

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan. Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengikis rasa persatuan.

“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” tegas Legislator Fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Barat VII.

Saan juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara adalah menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan friksi antar daerah harus segera dicegah.