Wamendikdasmen: 300 Ribu Sekolah Akan Terima Smartphone untuk Kurangi Disparitas

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk merevitalisasi sekolah-sekolah rusak berat hingga ringan di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini terdapat 1.944 sekolah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan menyeluruh.

“Pada Hari Pendidikan Nasional kemarin, tanggal 2 Mei di Bogor, Bapak Presiden menyampaikan komitmen untuk merevitalisasi sekolah rusak — baik berat, sedang, maupun ringan. Program ini akan menyasar sekitar 1.944 sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Fajar dalam diskusi Public Hearing di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Wamendikdasmen Bilang Begini

Digitalisasi Pendidikan untuk Kurangi Ketimpangan

Wamendikdasmen, Fajar Riza UI Haq ungkap pemerintah berkomitmen untuk merevitalisasi sekolah rusak (28/5) [FTNews]

Tak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, pemerintah juga tengah mendorong digitalisasi pendidikan sebagai langkah memperkecil kesenjangan mutu antar daerah.

Salah satu program utamanya adalah pembagian smartphone ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pelosok.

“Pemerintah, sesuai arahan Presiden, melakukan digitalisasi pendidikan dengan membagikan smartphone ke sekolah-sekolah,” ujar Fajar.

Program ini akan menyasar 300 ribu sekolah, dengan harapan setiap siswa di Papua, Aceh, maupun Bandung bisa mengakses materi pelajaran yang setara melalui perangkat digital.

“Smartphone ini seperti TV besar — tujuannya agar siswa dari berbagai pelosok bisa menikmati kualitas pembelajaran yang sama,” jelasnya.

Tekan Disparitas Pendidikan Antardaerah

Wamendikdasmen, Fajar Riza UI Haq ungkap pemerintah berkomitmen untuk merevitalisasi sekolah rusak (28/5) [FTNews]

Fajar menjelaskan bahwa pembagian perangkat digital tersebut juga merupakan strategi untuk menekan disparitas mutu pendidikan antara wilayah seperti Papua, Aceh, dan Pulau Jawa, serta antara sekolah negeri dan swasta.

“Program ini kami kerjakan selama enam bulan terakhir di Kemendikdasmen untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Tantangan terbesar kita saat ini memang disparitas mutu,” tegas Fajar.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar di sektor pendidikan nasional, sejalan dengan visi pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif. (Reporter: Selvianus Kopong Basar)