Wapres: Pembakaran Pesawat Susi Air karena Kurangnya Pengawalan

Forumterkininews.id, Lombok - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga melakukan pembakaran ke pesawat Susi Air. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai peristiwa pembakaran pesawat itu karena kurangnya pengawalan.

Ma'ruf Amin mengungkapkan hal tersebut saat berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/2).

"Pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan. Harusnya dibuat pengawalan," katanya.

Baca Juga: Sopir Angkot di Majalengka Mogok Polisi Turun Tangan Antar Warga

Sebelumnya, Pesawat milik Susi Air dibakar KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa pagi (7/2).

KKB kemudian membawa pilot pesawat Captain Philips M. yang berkebangsaan Selandia Baru serta lima orang penumpang, yaitu Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.

"Jadi, di Papua Pegunungan ini memang masih ada gangguan keamanan; karena itu saya minta supaya pembuat perusuh ini itu dikejar dalam rangka penegakan hukum," tambahnya.

Baca Juga: DKI Siapkan Stok Pangan Dua Kali Lipat Hadapi El Nino

Dia juga menegaskan tempat-tempat strategis harus dijaga.

"Harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan," tegasnya.

Namun, selain memberlakukan penegakan hukum, Ma'ruf Amin juga mengatakan Pemerintah terus membangun kesejahteraan di Tanah Papua.

"Terus membangun kesejahteraan dan kami sesuaikan dengan kemauan orang Papua. Saya menggunakan istilah 'Kami akan menggaruk di tempat yang gatal', yang gatal itu yang kami garuk, yang kami berikan kepada mereka," jelasnya.

Artinya, lanjut Ma'ruf Amin, Pemerintah melakukan perubahan dan mengerjakan proyek pembangunan untuk kesejahteraan warga Papua sesuai dengan masalah yang mereka hadapi.

"Apa yang diinginkan orang Papua dan kami sudah dapat semua dukungan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, tokoh agama, adat; dan waktu saya ke sana. Mereka terus terang mereka minta tambah dua provinsi lagi, tapi saya katakan enam provinsi ini dulu diselesaikan," katanya.