12 Negara Siap Suntik Rp 2,8 Triliun Demi Stabilitas Otoritas Palestina

Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, dan Spanyol, resmi mengumumkan pembentukan koalisi baru untuk mendukung Otoritas Palestina secara finansial.

Dukungan ini muncul di tengah krisis pendanaan yang dialami Otoritas Palestina akibat Israel menahan pendapatan pajak mereka.

Baca Juga: Sebelum Serang Iran, Israel Cabut 52 Nyawa di Gaza Pakai Drone

Kementerian Luar Negeri Spanyol menyebut koalisi ini sebagai “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina”. “Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis pernyataan resmi kementerian tersebut.

Tujuan Koalisi dan Janji Dukungan Berkelanjutan

Peta Gaza, Palestina. (google maps-ftnews)

Baca Juga: Berbondong-Bondong Pengakuan Anggota PBB, Hal Itu Berarti Jadikan Palestina sebagai Negara?

Koalisi ini bertujuan menstabilkan keuangan Otoritas Palestina, memastikan kelangsungan pemerintahan, menyediakan layanan publik penting, dan menjaga keamanan, semua demi stabilitas regional dan kelangsungan solusi dua negara.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menegaskan adanya “kontribusi keuangan yang signifikan” di masa lalu dan janji dukungan berkelanjutan dari negara-negara anggota koalisi.

Negara-negara yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

Kantor Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyebut para donatur menjanjikan setidaknya US$ 170 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun. Saudi secara khusus akan menyumbang US$ 90 juta (Rp 1,5 triliun), menurut Menlu Pangeran Faisal bin Farhan.

Strategi Jangka Panjang dan Latar Belakang Konflik

Bendera berkiba di Kedutaan Palestina di Inggris. (youtube middleeasteye)

Menyadari bahwa bantuan jangka pendek tidak cukup, koalisi berencana bekerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra internasional untuk memobilisasi sumber daya, mendukung tata kelola, melanjutkan reformasi ekonomi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas penuh.

Berdasarkan Protokol Paris 1994, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina. Namun, setelah perang Gaza pada Oktober 2023, Israel menahan pendapatan pajak tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghentikan semua pembayaran pajak empat bulan lalu, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya negara Palestina melalui “pencekikan ekonomi”.

Pengumuman dukungan finansial ini muncul beberapa hari setelah Prancis dan Inggris, sekutu tradisional AS, secara resmi mengakui negara Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penulis : Sopia