Sosok Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, dikabarkan masuk dalam skema pembentukan pemerintahan transisi di Gaza pascaperang.

Rencana ini disebut-sebut telah mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah negara Teluk yang selama ini terlibat aktif dalam diplomasi perdamaian di Timur Tengah.

Blair diproyeksikan menjadi kepala badan sementara yang akan diberi nama Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA).

Baca Juga: Membabi-buta Israel Serang Gaza, Total Korban Tewas Capai 61.700 Orang

Lembaga tersebut nantinya akan memegang otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama lima tahun, sebelum secara bertahap menyerahkan kendali penuh kepada pemerintahan Palestina.

Profil Tony Blair

Mantan PM Inggris, Tony Blair. [Instagram]Tony Blair lahir pada 6 Mei 1953 di Edinburgh, Skotlandia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 1997 hingga 2007, menjadikannya salah satu pemimpin Partai Buruh dengan masa jabatan terpanjang di era modern.

Baca Juga: Setelah Yahya Sinwar Tewas, Bagaimana Nasib Hamas?

Dalam politik internasional, Blair dikenal sebagai figur aktif dalam isu-isu Timur Tengah. Ia pernah ditunjuk sebagai Utusan Khusus Kuartet Timur Tengah (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia) setelah meninggalkan kursi perdana menteri.

Melalui peran ini, Blair kerap terlibat dalam perundingan perdamaian Israel–Palestina. Meski demikian, karier politiknya juga diwarnai kontroversi, terutama akibat keterlibatannya dalam invasi Irak 2003 bersama Presiden AS George W Bush.

Keputusan tersebut hingga kini masih menuai kritik tajam, baik dari publik Inggris maupun komunitas internasional, karena dianggap memperburuk instabilitas di kawasan.

Rencana Pemerintahan Transisi Gaza: Model Timor Timur dan Kosovo

Pembentukan GITA disebut meniru model transisi internasional yang pernah diterapkan di Timor Timur (1999–2002) dan Kosovo (1999–2008).

Dalam tahap awal, GITA akan berkantor di Mesir, dekat perbatasan Rafah, sebelum perlahan-lahan memasuki wilayah Gaza dengan pengawalan pasukan penjaga perdamaian multinasional.

Pemerintahan transisi ini dirancang untuk:

- Menjamin keamanan warga Gaza pascaperang.

- Mengawasi rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik.

- Menjaga hak-hak sipil penduduk lokal, dengan jaminan tidak ada penggusuran paksa.

- Menjadi mediator politik antara kelompok Palestina, Israel, dan komunitas internasional.

Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Tony Blair telah melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden AS Donald Trump, perwakilan PBB, serta negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Pertemuan tersebut membahas skema perdamaian jangka panjang sekaligus peta jalan menuju pemerintahan Palestina yang lebih stabil.

Meski ide pembentukan GITA mendapat dukungan internasional, tantangan politik yang dihadapi tidaklah kecil.

Israel kemungkinan akan menuntut jaminan keamanan lebih ketat, sementara Hamas menilai keterlibatan tokoh Barat seperti Tony Blair sebagai bentuk intervensi asing yang bisa menghambat perjuangan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, sebagian masyarakat Palestina memandang Blair sebagai sosok yang terlalu pro-Israel, merujuk pada rekam jejaknya selama menjabat sebagai perdana menteri dan utusan internasional.

Kritik ini bisa menjadi hambatan besar bagi legitimasi GITA di mata publik Gaza. Kantor Tony Blair sendiri menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung skema apa pun yang mengarah pada pengusiran warga Gaza dari tanah mereka.

Blair disebut hanya akan fokus pada peran administratif, rekonstruksi, serta pengawasan terhadap jalannya transisi pemerintahan.

Reaksi Dunia Internasional

Kondisi di Gaza. [X]Rencana ini memunculkan beragam reaksi:

- Amerika Serikat mendukung penuh keterlibatan Blair, dengan alasan pengalamannya dalam diplomasi internasional.

- PBB menilai model transisi ini bisa menjadi “jalan tengah” sebelum Gaza sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintahan Palestina.

- Negara-negara Teluk berharap Blair bisa menjadi mediator yang dipercaya semua pihak, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan.

- Kelompok pro-Palestina justru menilai rencana ini berpotensi memperpanjang campur tangan asing di tanah Palestina.