Aktivis Sipil di Medan Gelar Aksi Tolak UU TNI

Masyarakat sipil di Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI di Medan, Kamis (20/3/2025).

Aksi unjuk rasa digelar di seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, Jalan Balai Kota, persis di depan kantor Pos Indonesia.

Dalam aksinya massa aksi turut membawa poster kecaman atas pengesahan UU TNI.

Baca Juga: Heboh Uya Kuya Diusir Saat Bikin Konten Kebakaran LA, Warganet: Malu Punya Wakil Rakyat Begini

"Kayak kurang aja ngambil double job," tulis isi dalam poster.

Masa aksi di Medan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI. [Ari FT News]

Nikita Situmeang salah seorang aktivis dari Aksi Kamisan Medan menyampaikan pernyataan sikap, yang pertama menolak disahkannya UU TNI karena bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

"Kedua mendesak evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TNI guna mencegah dampak negatif terhadap demokrasi dan hak asasi manusia," ungkapnya.

Baca Juga: Uya Kuya Tak Mau Mundur dari DPR: Beri Saya Kesempatan Sekali Lagi

Nikita Situmeang menyampaikan 4 tuntutan terkait penolakan terhadap UU TNI. [Ari FT News]

Kemudian, kata Nikita, tuntutan yang ketiga menuntut reformasi peradilan militer dengan merevisi UU No. 31 Tahun 1997 agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum.

Keempat, menolak pelibatan TNI dalam penanganan narkotika dan menegaskan bahwa pendekatan berbasis kesehatan dan sosial lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Dan terakhir, mengecam tindakan kekerasan aparat penegak hukum dan menuntut pertanggungjawaban atas kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat.

"Kami menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan harus berorientasi pada supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan profesionalisme TNI sesuai dengan amanat reformasi 1998," tukatukasny

Diketahui, meski mendapat kecaman keras dari publik, DPR RI dan Pemerintah baru saja mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, Kamis hari ini.

Pengesahan ini sontak memantik gelombang protes dan aksi unjuk rasa masyarakat sipil.