Forumterkininews.id, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang menolak Fraksi Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono beberkan alasannya.
“Ada dua poin utama yang disarankan oleh Partai Demokrat, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan serta liberalisasi dokter dan tenaga medis,” kata Ibas, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/7).
Menurut dia, fraksinya ingin meminta sedikit waktu kepada DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah isu, yang menurut Fraksi Demokrat penting diwadahi dalam RUU Kesehatan.
Kewajiban negara dan pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah anggaran bagi sektor kesehatan dalam bentuk mandatory spending.
“Kami ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas,” ujarnya.
Ibas menyatakan UU Kesehatan tahun 2009 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya telah mengalokasikan mandatory spending kesehatan sebesar 5 persen.
“Demokrat berpandangan, anggaran pendidikan saja bisa memiliki mandatory spending sebanyak 20 persen. Karena kita tahu angka dari kemajuan sumber daya manusia. Salah satunya ya Pendidikan,†kata Ibas.
“Maka kalau kita bicara usulan Demokrat, minimal tetap dipertahankan 5 persen. Sesungguhnya menunjukkan keberpihakan negara kepada kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia,†tambahnya.
Baca Juga: Resmi! DPR Sahkan RUU Kesehatan jadi Undang-undang
Sebelumnya, DPR RI akhirnya secara resmi mengesahkan RUU Kesehatan untuk menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna.
Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
