Anggota DPR Minta Arab Saudi Hapus Aturan Vaksin Meningitis untuk Jamaah Indonesia

Forumterkininews.id, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Arab Saudi segera mencabut persyaratan vaksin meningitis bagi jemaah asal Indonesia.

“Kami meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk segera mencabut secara resmi ketentuan tentang vaksin meningitis sebagai syarat bagi jemaah umrah dan haji,” ujar Bukhori dalam keterangan resminya, Senin (1/11).

Bukhori menyebut, jika benar Arab Saudi  ingin memberi kemudahan bagi jamaah Indonesia sebagaimana diutarakan oleh Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Alrabiah, maka ia meminta agar ucapan itu direalisasikan.

“Realisasikanlah ucapan itu dengan penuh tanggung jawab mengingat kendala utama jemaah kita saat ini adalah akses terhadap vaksin meningitis,” imbuhnya.

Politisi Fraksi PKS ini pun kembali mendorong Kementerian Agama agar melobi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengumumkan kebijakan itu secara resmi.

Demi memberi kemudahan jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah di tanah suci.

Lagi pula katanya, persyaratan vaksin meningitis menjadi tidak relevan bagi jamaah umrah di tengah kelangkaan persediaan vaksin tersebut.

“Semestinya dengan posisi Indonesia sebagai penyumbang jemaah umrah terbesar kedua di dunia, yakni di angka 940 ribuan per tahun, dapat menjadi nilai tawar bagi Pemerintah Indonesia untuk memenangkan lobi dengan Arab Saudi,”tandasnya.

Bukhori menambahkan, kesimpangsiuran informasi soal syarat vaksin meningitis mengakibatkan munculnya berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat.

Pihaknya khawatir , bila hal tersebut tidak terkelola dengan baik maka akan menimbulkan krisis kepercayaan jemaah terhadap Pemerintah Arab Saudi.

 

Artikel Terkait

BPBD Ungkap Potensi dan Risiko Megathrust

FT News – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI...

DPR Sahkan UU Kementerian, Jumlah Sesuai Kebutuhan

FT News – DPR RI secara resmi telah mengesahkan...

KPPU Duga Lion Air Group Lakukan Monopoli Harga Tiket Pesawat

FT News – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga...