Bantah Menkeu Purbaya soal Jual Beli Jabatan, Bupati Ade: Bekasi Mana?

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini.

Salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan data yang dilaporkan KPK dalam kurun tiga tahun terakhir.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," ucap Purbaya.

Risiko Kebocoran Anggaran Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut praktik jual beli jabatan masih terjadi saat ini di lingkungan pemerintah daerah. [Dok. Kemenkeu]Menkeu pun mengutip laporan KPK yang menekankan jual beli jabatan, gratifikasi dan intervensi pengadaan di lingkungan Pemda sebagai titik-titik risiko kebocoran anggaran daerah.

"KPK bilang sumber risiko ya masih itu-itu saja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu enggak dibereskan, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," tuturnya.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan hasil survei penilaian strategis (SPI) tahun 2024 menyebut hampir semua pemerintah daerah masuk kategori zona merah atau rentan.

Kemudian ada 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.