BI Klaim Utang Luar Negeri RI Menurun pada Februari 2023

Forumterkininews.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar 400,1 miliar dolar AS. Catatan itu menurun dibandingkan posisi ULN Januari 2023 senilai 404,6 miliar dolar AS.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/4).

"Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta," katanya.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen (year on year/yoy), lebih dalam daripada kontraksi dua persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Erwin menuturkan ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat 192,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,3 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen(yoy) pada Februari 2023.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik. Seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan.

Hal ini untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya. Dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah). Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen). Serta jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali. Mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.