Biodata dan Agama Mari Elka Pangestu, Sebut Kebijakan Pajak Selama Ini Salah Arah

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menilai rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bukan semata persoalan penerimaan, melainkan juga akibat faktor administrasi dan struktural.

Menurut ekonom senior ini, kebijakan pajak Indonesia selama ini cenderung keliru arah karena lebih fokus mengejar pendapatan negara ketimbang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Target utama seharusnya kepatuhan, bukan penerimaan. Kalau targetnya pendapatan, itu sama saja berburu di kebun binatang. Petugas hanya mengejar wajib pajak yang sama, memaksa mereka bayar lebih, dikenai denda, lalu dibiarkan menggugat ke pengadilan,” kata Mari dalam forum 42nd Indonesia Update Conference, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Berapa Biaya Sekolah Rakyat per Satu Siswa untuk Satu Tahun?

Ia menilai efisiensi administrasi perpajakan Indonesia masih rendah. Ditambah lagi, porsi sektor informal yang besar membuat basis pajak menjadi sempit.

Ambang batas omzet usaha kecil yang ditetapkan pemerintah juga dinilai terlalu tinggi, yakni Rp4,8 miliar per tahun—jauh di atas rata-rata negara lain.

“Di bawah ambang itu, cukup membayar 0,5% saja. Jadi banyak sekali pengecualian,” jelasnya.

Baca Juga: Foto Prabowo dan Vladimir Putin Salaman dan Pelukan di Beijing

Mengutip studi Bank Dunia, Mari menyebut rasio pajak Indonesia baru sekitar 10% dari PDB.

Padahal, angka tersebut bisa meningkat hingga 16% jika ada perbaikan serius. Dengan peningkatan kepatuhan, potensi tambahan rasio mencapai 3,7% PDB, sementara perluasan basis pajak, penurunan ambang batas UMKM, hingga pajak kekayaan bisa menambah sekitar 2,7% PDB.

Lebih jauh, Mari menekankan pentingnya digitalisasi layanan pajak melalui GovTech untuk mempersempit kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan.

Kiprah dan Jabatan Terbaru Mari Elka Pangestu

Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral (Instagram @maripangestu)

Selain sebagai pakar ekonomi, Mari kini juga dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

Ia resmi dilantik pada 22 Oktober 2024 di Istana Negara bersama enam tokoh lainnya, termasuk Gus Miftah dan Rafi Ahmad.

Dalam jabatannya, Mari bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait perdagangan internasional, ekspor-impor, serta kerja sama multilateral dengan negara lain. Sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024, seorang Utusan Khusus Presiden memperoleh hak keuangan dan fasilitas setara dengan menteri, dengan gaji pokok Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta, sehingga total sekitar Rp18,6 juta per bulan.

Profil Singkat Mari Elka Pangestu

Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral (Instagram @maripangestu)

Mari Elka Pangestu dikenal sebagai salah satu ekonom perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Perdagangan (2004–2011) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 2020, ia dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia hingga 2023. Selain itu, Mari juga aktif di berbagai lembaga internasional, termasuk menjadi Ketua Dewan Pengawas IFPRI (International Food Policy Research Institute).

Lahir pada 23 Oktober 1956, Mari menempuh pendidikan S1 dan S2 di Australian National University serta meraih gelar doktor di University of California, Davis. Ia juga menjadi Guru Besar Ekonomi Internasional di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Biodata Mari Elka Pangestu