Cara Membuat KTP Pink untuk Anak, Beda dengan KTP Biru

Di Indonesia, KTP bukan sekadar kartu plastik. Dokumen ini berfungsi sebagai identitas resmi yang membuktikan siapa diri kita. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua KTP sama?

Selain KTP biru yang kita kenal untuk orang dewasa, ada juga KTP pink yang khusus diberikan kepada anak-anak. KTP pink ini disebut Kartu Identitas Anak (KIA).

Apa Itu KTP Pink?

KTP Pink untuk anak (Instagram)

KTP pink atau KIA diperuntukkan bagi anak-anak di bawah 17 tahun yang belum menikah. Warna merah mudanya membuat kartu ini mudah dibedakan dari KTP biru milik orang dewasa.

KIA terbagi menjadi dua jenis:

• Usia 0–5 tahun: tidak menampilkan foto.
• Usia 5–17 tahun: sudah menampilkan foto anak.

Meskipun belum secanggih e-KTP, KTP pink tetap memuat data penting, seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, serta identitas orang tua. Kartu ini berlaku sampai anak berusia 17 tahun. Setelah itu, anak wajib menggantinya dengan e-KTP (KTP biru).

KTP Biru: Identitas Resmi Orang Dewasa

KTP biru atau e-KTP dimiliki oleh WNI berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Berbeda dengan KTP pink, e-KTP berbasis elektronik karena sudah dilengkapi chip dan data biometrik. Keunggulannya, kartu ini berlaku seumur hidup dan menjadi syarat utama untuk berbagai urusan penting, mulai dari administrasi, pekerjaan, hingga hak memilih di pemilu.

Perbedaan KTP Pink dan KTP Biru

Berikut perbedaan utama antara keduanya:

Cara Membuat KTP Pink

Untuk mengurus KIA, orang tua perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:

• Akta kelahiran anak
• KTP kedua orang tua
• Kartu Keluarga (KK)
• Pas foto anak ukuran 2×3 cm (khusus anak usia 5–17 tahun)

Pembuatan KIA bisa dilakukan di Dinas Dukcapil setempat, kantor kecamatan, kelurahan, hingga layanan keliling di sekolah, rumah sakit, atau taman baca.

Kesimpulan

Baik KTP pink maupun KTP biru sama-sama penting sesuai peruntukannya. KTP pink memudahkan anak dalam mengakses layanan sejak dini, sedangkan KTP biru menjadi identitas resmi orang dewasa untuk urusan administrasi dan hak politik.