Cerita Menhub Mengartikan Permintaan Jokowi Soal Ruangan yang Cantik

Forumterkininews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (5/10). Setelah menandatangani prasasti, Presiden Jokowi langsung berangkat menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Lanud dan Bandara Halim Perdanakusuma termasuk objek vital namun sebelumnya kurang terawat dengan baik.

Dari penelusuran pihak Kemenhub, ada ada tiga hal pokok yang terjadi di sini. Pertama landas pacu cukup rentan. Karena mudah terkelupas lantaran umur. Hal yang kedua ternyata tata air dari bandara ini tidak baik. Masalah ketiga adalah ruang tunggu untuk presiden, wakil presiden maupun tamu negara yang kurang layak.

Baca Juga: TNI-Polri Hanya Bisa Isi Jabatan ASN Eselon I

"Tempat di mana presiden dan VVIP yang mestinya premium, kurang bisa merepresentasikan Indonesia sebagai yang besar. Karenanya Presiden memerintahkan saya , saat itu bulan Desember, enam bulan harus selesai diberi alokasi Rp600 miliar," ungkap Budi Karya.

Permintaan Khusus Jokowi

Menhub menyebut Presiden Jokowi secara khusus meminta membangun terminal atau ruang tunggu untuk tamu negara. Suatu bangunan yang tidak besar tapi cantik.

Baca Juga: Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Terus Lakukan Penilaian Terhadap 724 Karya yang Masuk

"Pak Presiden itu menugaskan kami bahwa bangunan ini harus punya kearifan lokal tapi modern. Satu kontradiksi tapi saya dibantu dengan teman-teman arsitek dan terbangun bangunan tradisional Jawa. Ini ada ruang utama dinamakan Yudhistira, ada Bima, Nakula, Sadewa, dan Arjuna yang menunjukkan Pandawa adalah satu representasi budaya Indonesia," ungkap Budi Karya.

Diketahui Presiden Jokowi pada 19 Januari 2022 telah menandatangani Peraturan Presiden RI (Perpres) No 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Isi Perpres tersebut adalah menunjuk langsung tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT Indah Karya (Persero) untuk melakukan revitalisasi fasilitas di Pangkalan TNI AU dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Tugas revitalisasi itu meliputi: (1) penyehatan landas pacu ("runway") dan landas hubung ("taxiway"), (2) peningkatan kapasitas landas parkir (apron) pesawat udara Naratetama (VVIP) dan Naratama (VIP); (3) renovasi Gedung Naratetama dan Naratama; (4) renovasi bangunan operasi; (5) perbaikan sistem drainase di dalam pangkalan udara/ bandar udara; dan (6) penataan fasilitas lain yang perlu disesuaikan akibat pekerjaan revitalisasi.