Demokrat Tepis Isu Gabung Koalisi Parpol

Forumterkininews.id, Jakarta - Partai Demokrat menegaskan belum memiliki rencana bergabung dengan koalisi partai politik seperti beberapa koalisi yang sudah terbentuk.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, komunikasi dengan parpol lain terus dijalin namun belum membahas mengenai koalisi.

"Demokrat belum ada pembahasan mengenai koalisi. Komunikasi dengan teman-teman partai politik (parpol) yang tergabung di KIB, seperti Golkar, PAN, dan PPP terus kami lakukan. Begitu pula dengan teman-teman Gerindra dan PKB," katanya, dikutip Antara, Jumat (12/8).

Baca Juga: Kemenkeu Dukung Transisi Energi Adil dan Terjangkau

Pernyataan itu sekaligus menanggapi kabar yang beredar mengenai Demokrat. Dimana partai berlambang  tiga bintang tersebut dinilai berkemungkinan bergabung dengan salah satu koalisi.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/8), terkait dengan koalisi, mereka lebih intens menjalin komunikasi dengan NasDem dan PKS," tandasnya.

Ia menambahkan, bahkan  ketiga pihak telah melakukan beberapa pertemuan terbatas melalui perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing partai dan hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada publik pada waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga: PBNU Minta Masyarakat Hormati Hasil Pemilu 2024 dan Kembali Ishlah

Sampai saat ini di samping menjalin komunikasi secara lebih intens dengan NasDem dan PKS, Demokrat juga masih terus menjajaki komunikasi intens dengan teman-teman lintas partai lainnya.

"Bagaimana pun, menyelesaikan permasalahan bangsa ini tidak bisa sendirian, komunikasi dan silaturahim lintas elemen bangsa harus terus dijalin," ujar Herzaky.

Dia menambahkan koalisi yang akan dibentuk Demokrat juga bukan sekadar koalisi untuk Pilpres 2024. Melainkan koalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi dihadapi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2024.

"Koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat akan berusaha mencari cara mengelola negara agar pendapatan dan daya beli rakyat semakin meningkat. Kemudian mencegah rakyat terbebani oleh kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak gas, dan listrik. Juga mengurangi pengangguran, dan memperbaiki nasib rakyat," pungkasnya.