DPR Tegaskan RUU DKJ Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

FTNews - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pembahasan RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pilpres 2024 yang baru saja terlaksanan.

Menurut Doli, RUU DKJ yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wakil presiden, sudah pihaknya bahas sejak lama.

"Konsepnya sudah kami bahas setahun yang lalu. Tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa. Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama. Tidak ada hubungannya dengan pilpres,"tegas Doli dalam keterangannya, Senin (11/3).

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Selain itu, konsep aglomerasi dalam RUU DKJ berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.

Ilustrasi. Sejumlah pejalan kaki melintas di area penyeberangan Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. (Foto: berita jakarta)

"Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan ada semacam dewan pengarah atau apa gitu yang sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden,”tegasnya.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

”Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota,"sambungnya.

Tak Cukup Menko 

Doli mengatakan, tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut.

Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.

Jalan Thamrin, Jakarta. Foto: Antara

"Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi lintas menko. Bcara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden,"paparnya.

Kata Doli, banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.

"Memang wilayah DKI atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai. PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam. Dan ini nggak bisa selesai cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang kami sebut sebagai aglomerasi itu,"pungkasnya.