Fadli Zon Beri Kecaman Atas Eksekusi Aktivis Myanmar

Forumterkininews.id, Jakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon, mengecam keras tindakan eksekusi empat aktivis demokrasi oleh junta militer Myanmar.

“Saya mengutuk keras dan sangat marah atas eksekusi tersebut. Semua komunitas global termasuk ASEAN harus mengutuk tindakan melanggar hukum tersebut. Harus segera ada tindakan untuk memaksa junta mematuhi hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan instrumen hukum internasional terkait,” kata Fadli dalam keterangan resminya, Rabu (27/7).

Mantan wakil ketua DPR itu menambahkan, situasi di Myanmar  saat ini memerlukan langkah global kolektif yang lebih kuat untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

“Sudah waktunya untuk bertindak sekarang mengakhiri tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi Junta. Ini momen tepat untuk menyerukan lagi restorasi demokrasi di Myanmar dan untuk melindungi hak asasi manusia orang-orang di sana,” tandasnya.

Rezim junta militer Myanmar kata Fadli,  harus segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil termasuk anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, dan membuka kran pemulihan demokrasi secara damai sesuai keinginan rakyat Myanmar.

Dirinya juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk mendukung pemulihan stabilitas dan demokrasi di Myanmar, DPR terus berkomitmen kuat untuk menjadikan isu Myanmar sebagai salah satu isu prioritas dalam pembahasan di ragam forum parlemen seperti di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

“Tahun depan DPR RI akan memegang keketuaan forum parlemen ASEAN atau AIPA. Kami seperti sebelum-sebelumnya berkomitmen menjadikan pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar menjadi salah satu agenda prioritas pembahasan di AIPA,” tandas legislator dari Komisi Luar Negeri itu.