Giant Sea Wall segera Dibangun, Panjang Lebih 500 Km Biaya USD 80 Miliar

Kebutuhan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sudah semakin mendesak, lantaran banyak wilayah di pesisir yang terendam rob. Bahkan sekarang rob makin memburuk menggenangi pemukiman bisa sampai berbulan-bulan.

Contohnya di daerah Sayung Demak, Jawa Tengah, yang warganya hampir tujuh bulan terendam banjir rob. Begitu juga pesisir Jakarta seperti Kapuk Muara, Muara Angke, Penjaringan, dll. Belum lagi daerah lainnya.

Pemerintah juga menyadari hal itu. Dalam closing ceremony International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan hal tersebut.

“Sekarang tidak ada lagi penundaan, kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” tegas Prabowo.

Tanggul Laut Sepanjang 500 Km Berbiaya USD 80 MIliar

Penampakan banjir rob di pesisir Jawa Tengah/Foto: Humas Jateng

Proyek raksasa ini sebenarnya telah direncanakan sejak 1995, namun entah pertimbangan apa, pemerintah tidak juga membangun Tanggul Laut

Proyek sepanjang ±500 kilometer dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga USD 80 miliar dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 15–20 tahun.

Satgas Giant Sea Wall Pantura Jawa

Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/Foto: Instagram AHY

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyoroti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall Pantura Jawa sesuai arahan Presiden, untuk melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim.

Menko AHY menegaskan bahwa perlindungan garis pantai bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa.

“Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Bagi bangsa yang hidup di kepulauan, melindungi garis pantai adalah melindungi eksistensinya,” pungkas Menko AHY.***