Gubernur Riau Temui Sri Mulyani Bahas Kasus Tunda Bayar Rp273 M dan Kendala Anggaran

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta membahas kondisi fiskal daerah dan sejumlah kendala anggaran yang tengah dihadapi. Kemudian selain itu isu utama yang disampaikan adalah persoalan tunda bayar tahun 2023.

"Dalam pertemuan, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang-ruang fiskal yang terbatas. Termasuk soal tunda bayar tahun 2023 yang nilainya Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan akan segera mencarikan solusi melalui rapat internal," jelas Gubernur Abdul Wahid.

Produksi Migas Riau Menurun

Baca Juga: Tim Gabungan Tilang 143 Truk di Dumai, Begini Penjelasannya

Gubernur Riau bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahas kasus Tunda Bayar Rp273 Miliar dan kendala anggaran Riau/Foto: mediacenter.riau

Menurut Wahid, salah satu penyebab terjadinya tunda bayar adalah penurunan produksi migas di Riau yang cukup signifikan.

“Produksi kita yang biasanya 400 ribu barel per hari, sekarang tinggal 140 sampai 160 ribu. Harga ICP juga dalam APBN ditetapkan 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya 60–65 dolar,” paparnya, dilansir mediacenter.riau

Baca Juga: Resmi Ditutup, Pendaftar Seleksi CPNS Pemprov Riau Tembus 2.866 Orang

Riau Usul DBH dan Pajak Disesuaikan dengan Volume Produksi

Pada kesempatan ini, Wahid juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar alokasi dana bagi hasil (DBH) maupun pajak disesuaikan dengan volume produksi aktual daerah, terutama dari sektor unggulan seperti migas dan kelapa sawit.

“PDRB kita menyumbang Rp1,12 triliun, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Maka itu kita mengusulkan sistem take on product, di mana pajak dan DBH dihitung berdasarkan hasil produksi aktual,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tekanan fiskal di sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, dan meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap pendapatan daerah.

Kondisi Terkait Dana Transfer Daerah ke Pusat

Ilustrasi/Foto: istimewa

-Terdapat perubahan porsi DBH sesuai dengan Undang Undang 1 Tahun 2022 dimana DBH Migas: semula 3,1% menjadi 2% (realisasi tahun 2024 Rp. 292M, turun dibanding tahun 2023 - Rp. 502M

-PPH Pasal 21 dan 25: semula 8% menjadi 7,5% (Realisasi Tahun 2024-Rp. 182M, turun dibanding tahun 2023-Rp. 213M)

-DBH Kehutanan Harga patokan hasil sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2025 tidak ada perubahan (Realisasi Tahun 2024-Rp. 20M, turun dibanding Tahun 2023-Rp.36M)

-DBH Sawit Perhitungan hanya dari pungutan Ekspore dan Bea Keluar, tidak memperhitungkan produksi sawit dan CPO berdasarkan PMK 91 Tahun 2023, serta kondisi Alokasi DBH Sawit Provinsi Riau terur menurun dari tahun ketahun (alokasi tahun 2025 Rp. 32M, turun dibanding tahun 2024 Rp. 73M)

-Masih terdapat sisa kurang bayar DBH sebesar Rp. 284 Miliyar dari PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp. 372 Miliyar dan hanya disalurkan sebesar Rp. 87 Miliyar di Tahun 2024

-Mekanisme TDF dalam penyaluran DBH berdampak pada terkendalanya manajemen keuangan daerah (perlunya proses pengajuan dalam Mekanisme TDF).***