Haram dalam Islam, Vasektomi Tak Bisa Asal Dipakai untuk Syarat Terima Bansos

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berniat menjadikan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial (bansos). Tapi, idenya tersebut mendapat banyak tentangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat pun menolak ide tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012 pun menyatakan bahwa vasektomi itu haram.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram," kata Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei.

Baca Juga: Sempat Dijodohkan Netizen, Sherly Tjoanda Akui Dedi Mulyadi Sosok Friendly

Vasektomi tak bisa asal dilakukan dalam hukum Islam. (Freepik)

Lebih jauh, Rahmat mengatakan ada syarat-syarat seorang pria boleh atau bisa melakukan vasektomi. Namun, vasektomi hanya untuk memenuhi syarat menerima bansos bukan lah salah satunya.

"Boleh dilakukan (vasektomi) kalau tujuannya tidak menyalahi syariat. Seperti (misal) kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan," papar Rahmat.

"Kalau untuk insentif tidak apa-apa, tapi yang penting tadi vasektominya (ada) kedudukan persyaratan untuk dibolehkan. Itu yang harus disesuaikan," lanjutnya.

Baca Juga: Profil Aura Cinta, Remaja yang Debat Sengit Gubernur Jabar Dedi Mulyadi hingga Figuran Sinetron

Ilustrasi Keluarga Berencana (KB) dengan hanya dua anak cukup. (Freepik)

Dedi Mulyadi mengutarakan ide vasektomi sebagai syarat bansos setelah melihat banyaknya keluarga miskin yang memiliki banyak anak. Untuk membuat agar di masa depan keluarga miskin yang menginginkan bansos tidak lagi memiliki banyak anak, Dedi berpikir untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat.

Dedi mengungkapkan idenya itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4) yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).