Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai petani di Indonesia diperlakukan tidak adil oleh sistem pasar saat ini. Dan yang lebih memprihatinkan tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya stabil.
“Saya prihatin dengan kondisi petani kita saat ini. Dimana kesejahteraannya terus menurun di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Semua harga komoditas melonjak namun saat panen, harga gabah terus turun. Kemudian kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) terus bertambah,†ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Forumterkininews, Jakarta Jumat (8/4).
Politisi PKS ini mengungkapkan berdasarkan data BPS, harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus turun dari Rp 4.773 per kilogram per Desember 2021 menjadi Rp 4.569 per kg pada Maret 2022. Menurut Wakil Rakyat Dapil NTB 1, anjloknya harga gabah di tingkat petani juga disebabkan oleh hasil produksi yang tidak terserap baik oleh pasar. Kemudian pemerintah tidak punya kebijakan untuk menyerap hasil panen petani agar harga stabil.
“Saya rasa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada petani. Sebab pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Ini yang harus dikoreksi agar pemerintah punya keberpihakan terhadap para petani,†ucap Johan.
Kritik Pola Kebijakan Penerapan HPP
Legislator Senayan ini mengkritik pola kebijakan melalui penerapan HPP yang dinilainya sering tidak efektif. Begitu juga dengan operasi pembelian gabah dimana pembeliannya hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga tidak berdampak pada stabilitas harga gabah. Apalagi dipengaruhi sifat harga gabah yang musiman atau jangka pendek.
Johan mendorong instrument kebijakan harga gabah lebih berpihak pada kepentingan petani. Kemudian harus ada paket kebijakan yang lengkap untuk meredam turunnya harga gabah. Supaya harganya lebih stabil terutama ketika panen.
“Kebijakan pemerintah tidak efektif di setiap wilayah. Sehingga perlu evaluasi total supaya insiden anjloknya harga gabah di bawah HPP tidak terjadi lagi,†cetus Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menyebut prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah. Maka diperlukan sistem monitoring yang ketat agar bisa ditindak tegas setiap transaksi yang merugikan petani.
Dia berharap peningkatan produksi padi dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Untuk itu pemerintah harus lebih serius agar harga gabah bisa lebih stabil pada kondisi sulilt saat ini, dan tolong evaluasi kebijakan HPP.
“Saat panen karena dianggap masih rendah dan seringkali informasi mengenai HPP tidak sampai kepada petani sehingga penetapan HPP terkadang tidak memberikan solusi. Pemerintah harus lebih serius untuk menolong petani dalam rangka stabilisasi harga gabah terutama pada saat penen raya†tutup Johan.
