Hasil Sitaan Sedikit, Komisi III Minta PNBP di Kejagung Diaudit

Forumterkininews.id, Jakarta- Komisi III DPR mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung dalam pengelolaan hasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk melakukan audit di Kejaksaan Agung.

"Saya mengusulkan supaya dilakukan audit secara objektif dari sumber-sumber PNBP," kata Benny dalam rapat.

Benny mengatakan, dirinya mempertanyakan pengelolaan PNBP lantaran rendahnya penerimaan PNBP tahun 2021 khususnya bidang pidana khusus yang hanya Rp362 miliar. Walaupun kata dia, realisasi di tahun sama melebihi target sebesar Rp714 miliar.

Baca Juga: Atasi Maraknya Rasisme di AS, BTS Bakal Temui Joe Biden

"Siapa yang menentukan target. Dan realisasi, kita tidak tahu benar atau tidak, saya mohon dilakukan audit," katanya menegaskan.

Benny mengungkapkan berdasarkan hitungan di tahun 2017 lalu, potensi PNBP kejaksaan dapat mencapai Rp20 triliun. Namun dirinya terkejut, tiba-tiba target PNBP begitu jauh jumlahnya.

"Mestinya jauh lebih banyak dari yang telah disampaikan, mungkin 20 kali lipat dari yang ditargetkan," harap Benny.

Baca Juga: Mahfud MD Kenakan Baju Putih yang Disiapkan untuk Pilpres 2019

Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjelaskan secara PNBP bidang pidana khusus berdasarkan 12 sumber, diantaranya pendapatan uang sitaan korupsi hasil sitaan pengadilan.

Pendapatan sitaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diputuskan pengadilan. Pendapatan uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan dan pendapatan penjualan hasil lelang dan tindak pidana korupsi.

"PNBP tahun 2021 secara akumulasi telah melampaui target yang ditetapkan," katanya menegaskan.