Ihwal Debat Capres Dalam Pemilu Indonesia, Bermula Dari Eksperimen Kampus

FTNews - Debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam gelaran Pemilu di Indonesia menjadi salah satu komponen yang disebut-sebut ditunggu calon pemilih.

Ada berbagai asumsi yang beredar bahwa sejatinya debat capres-cawapres akan membuat calon pemilih yang belum menentukan pilihan bakal menentukan suaranya.

Senada dengan itu, calon pemilih disebut akan melihat bagaimana pola pikir calon pemimpin Indonesia di masa depan.

Baca Juga: Kemendag Pantau Implementasi Minyak Goreng Satu Harga

Sejatinya, debat capres-cawapres masih menjadi hal yang baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pascareformasi. Tetapi, tidak banyak orang yang mengingat bila debat capres-cawapres kali pertama digelar saat pemilu di era reformasi kali pertama bergulir pada tahun 1999.

"Mungkin banyak orang yang sudah lupa terhadap eksperimen Debat 'Calon Presiden' (Capres) RI yang pertama kali dilakukan pada Selasa, 27 April 1999, di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta," tulis Sosiolog UI Imam Budidarmawan Prasodjo dalam sebuah artikel di media online.

Debat yang digelar di Kampus UI pada Tahun 1999 memang hanya diikuti 'kandidat capres' yang belakangan memang tidak terpilih menjadi presiden, karena saat itu sistem pemilihan presiden ditentukan 'suara rakyat yang diwakilkan' di parlemen.

Baca Juga: TKN Prabowo Gibran Bakal Nobar Quick Count Pemilu di Istora Senayan

Imam Prasodjo kemudian menyebut dalam debat 'capres' dihadiri Amien Rais, yang kala itu merupakan Ketua Umum PAN; Didin Hafidhuddin, kala itu Ketum Partai Keadilan; Sri Bintang Pamungkas, Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI); dan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB. Meski begitu, Imam Prasodjo menekankan calon yang diundang tersebut memang belum sepenuhnya menjadi capres.

Menarik Publik

Meski baru sebatas eksperimen karena diselenggarakan kampus, bukan KPU sebagai lembaga formal penyelenggara Pemilu, tentunya agenda ini menarik mata publik sebab disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional saat itu.

kampanye digital, kampanye di media sosial Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membacakan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Kanpor KPU RI. (Foto: Istimewa)

Dalam format debat tersebut, empat kandidat tersebut dipandu tiga akademisi UI yang mempunyai kapasitasnya, seperti Eep Saefullah Fatah (saat itu masih sebagai dosen FISIP-UI), Harkristuti Harkrisnowo (Dosen FH-UI), dan Imam B Prasodjo (Sosiolog UI).

"Acara ini secara sengaja dibuat sebagai rintisan membuka jalan baru bagi berkembangnya budaya politik baru di Indonesia yang transparan dan akuntabel," tulis Imam.

Meski begitu, Imam Prasodjo memberikan catatan kecil mengenai acara debat capres saat itu. Salah satunya mengenai tidak hadirnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diundang dalam acara itu.

"Ketidak-hadiran tokoh ini, sebenarnya tak dipermasalahkan oleh panitia. Namun rupanya memicu perdebatan di sebagian kalangan masyarakat dan politisi pada saat itu. Pro-kontra terjadi dan melebar dengan memperdebatkan penting tidaknya acara semacam ini dalam membangun demokrasi di Indonesia," tulisnya.

Dicurigai Bermotif Politik Tertentu

Lantaran itu, persoalan penting atau tidaknya debat capres-cawapres mulai bergulir. Sebab bagi kalangan poltisi muncul asumsi bahwa debat capres-cawapres pada mulanya dicurigai memiliki motif politik tertentu.

"Bagi kalangan politisi yang kontra terhadap acara ini mencibir dan bahkan ada yang melontarkan kecurigaan bahwa acara ini memiliki motif politik tertentu. Ada yang mengatakan, acara debat tak sesuai dengan budaya Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah."

Namun dalam buku 'Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media' karya Eriyanto tertulis bahwa penyelenggaraan debat capres pada saat itu telah mengukir sejarah baru dalam Politik Indonesia.

"Babak baru itu telah dimulai. Calon pemimpin, siapapun orangnya ataupun bapaknya tak boleh tabu untuk didebat seputar persiapan diri yang dimiliki. Rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini berhak bertanya dan tahu, sejauh mana kemampuan yang dimiliki pemimpinnya," tulis salah satu ulasan media dalam buku tersebut.

'Eksperimen' debat tersebut kemudian mulai mendapat tempatnya di tahun 2004, saat sistem pemilihan presiden (pilpres) berubah dengan one man one vote, sehingga debat capres-cawapres menjadi hal yang penting. Saat itu, KPU kandidat capres lebih dari dua pasangan calon.

Komisi Pemilihan Umum RI. (Foto: FTNews/Eriel Wira Natha)

Namun, isu penyelenggaraan debat capres dan cawapres ikut masuk dalam penyusunan regulasi Pemilu 2004 dan menjadi isu yang alot diperdebatkan.

Pasalnya, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang getol menolak. Alasannya pun sederhana, bahwa kualitas pemimpin tidak bisa diukur dari kepintaran berdebat.

Sementara pandangan berebeda disampaikan mayoritas fraksi yang menilai debat perlu untuk meyakinkan publik soal visi, misi, dan program calon.

Waktu Debat Dibagi

Akhirnya debat kali pertama yang digelar secara formal oleh KPU bergulir, meski harus dibagi waktunya lantaran banyaknya pasangan capres-cawapres yang ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2004.

Pada hari pertama debat dilaksanakan pada Rabu, 30 Juni 2004 hadir pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi berhadapan dengan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo. Kemudian pada debat kedua, digelar Kamis, 1 Juli 2004 dengan menghadirkan tiga pasangan, Wiranto-Salahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Gelaran debat perdana yang dilakukan formal oleh KPU mirip dengan format debat capres-cawapres saat ini, masing-masing pasangan akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang dilontarkan panelis. Tanggapan tersebut dapat ditanggapi oleh pasangan calon yang lain, untuk kemudian kandidat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan balik.