Forumterkininews.id, Jakarta– Indonesia dan Australia menyepakati tiga program untuk mengatasi maraknya pelanggaran oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia. Tiga program tersebut adalah pengembangan mata pencaharian alternatif, kerja sama pengawasan dan penegakan hukum, serta Public Information Campaign (PIC).
“Ini upaya mengatasi permasalahan maraknya penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah Australia,†ujar Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jumat (1/4)
Adin menambahkan program tersebut adalah kombinasi pendekatan pencegahan dan penegakan hukum. Tujuannya memberikan efek jera agar nelayan tidak masuk secara ilegal ke perairan Australia. Selain itu, pendekatan peningkatan perekonomian nelayan akan didorong melalui mata pencaharian alternatif.
“Kami mendorong penyelesaian permasalahan ini dilaksanakan komprehensif. Bukan hanya melalui tindakan represif. Harus ada upaya pencegahan dan perbaikan kesejahteraan nelayan di lokasi-lokasi asal seperti Kupang dan Rote,†jelas Adin
Sekjen Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Suharta menyampaikan, untuk melaksanakan tiga program tersebut, kedua belah pihak sepakat membentuk Tim Kerja. Nantinya tim kerja ini akan merampungkan rencana dan pelaksanaan program.
“Untuk pengembangan alternative livelihood ini sifatnya lintas sektor, sehingga perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas,†ujar Suharta.
Pertemuan tahunan Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum yang merupakan forum kerja sama pengawasan Indonesia dan Australia dilaksanakan, Rabu (30/3) lalu.
Delegasi dari Australia merupakan perwakilan Australian Border Force (ABF) dan Australia Fisheries Management Organisation (AFMA). Sedangkan dari Indonesia diwakili Ditjen PSDKP KKP, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dan Kementerian Luar Negeri.
