Isu Reshuffle Kabinet usai Lebaran Merebak : PDIP Sarankan Hasan Nasbi Dipecat!

Isu reshuffle terhadap kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merebak di tengah publik.

Menyahuti hal itu, Politikus PDIP Guntur Romli menyarankan agar Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dipecat.

Itu tak lepas dari sikap kontroversialnya saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya teror kepala Babi ke kantor redaksi Tempo.

Baca Juga: Tanggapan Nyelekit PDIP Soal Usul Menko Zulhas Tanam Cabai Depan Rumah

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur dilansir dari sejumlah laman kemarin.

Guntur mencontohkan, blunder yang dilakukan Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo.

Dia menilai pejabat yang kerap blunder dalam berkomunikasi ke publik layak dicopot.

Baca Juga: Momen Pertemuan 1,5 Jam Prabowo dan Megawati : Ada Tomat Lambang Keakraban!

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," ujar dia.

Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. [instagram]

Menurut dia, teror yang dialami jurnalis Tempo tidak bisa dijadikan bahan candaan. Bila itu dilakukan, kata Guntur, hal itu sama saja menormalisasi teror terhadap pers.

"Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," tegas Guntur.

Selain PCO, Guntur juga mendorong Prabowo mengevaluasi menteri-menteri di bidang ekonomi.

Salah satu indikatornya adalah memburuknya ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," kata Guntur.

Guntur menyoroti rangkap jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara.

Rangkap jabatan Rosan ini diyakini membingungkan publik dan pelaku ekonomi karena Rosan bertindak sebagai regulator dan eksekutor.

"Pemain bola sekaligus jadi wasit," tutur Guntur.

Meski demikian, Guntur memahami reshuffle adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.

Untuk itu, Guntur menghormati keputusan presiden mengenai kinerja para pembantunya tersebut.

"Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," ungkap Guntur.