Jaksa Agung Minta Anak Buahnya Menjaga Iklim Investasi

Forumterkininews.id, Jakarta - Jaksa Agung RI Burhanuddin meminta jajaran atau bawahannya untuk menciptakan penegakan hukum yang stabil dan kondusif dalam rangka menjamin keamanan investasi yang mendukung pemulihan ekonomi ditengah Pandemik Covid-19.

“Jadikan integritas dan profesionalitas sebagai standar minimum seorang insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangan,” kata Jaksa Agung dalam keterangannya, Jumat (10/12/2021)

Ia juga meminta memaksimalkan pengembalian aset negara yang masih dikuasai pihak swasta diluar perusahaan BUMN, untuk menjadi tambahan penerimaan negara.

Baca Juga: Di Rakornas BNPB, Kapolri Bicara Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana

“Optimalkan pengembalian aset negara dapat menjadi tambahan penerimaan negara, bukan pajak yang sangat diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan khususnya di bidang hukum,” paparnya.

Jaksa Agung juga menuturkan terkait meningkatkan soliditas untuk menciptakan sinergi antar bidang secara harmonis. Hal tersebut agar kesatuan dan sinkronisasi tata pikir, tata laku dan tata tindak dalam pelaksanaan tugas berjalan baik.

Dengan demikian, Burhanuddin meyakini dan optimistis melalui ikhtiar tersebut dan ditunjang dengan semangat Undang-undang (UU) Kejaksaan yang baru saja disahkan. Maka akan menciptakan penguatan kelembagaan yang lebih baik untuk mendorong kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang terdepan.

Baca Juga: Polisi Turunkan Paksa Lima Drone di Sirkuit Mandalika

“Dan menjadi role model dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis,” sambungnya.

Selain itu, Jaksa Agung kembali mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Pemerintah, masih menyasar target pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang dikedepankan.

“Karena Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi struktural masih menjadi agenda utama Pemerintah dalam recovery process menghadapi pandemi Covid 19,” tuturnya.

Oleh karena itu, penguatan peran institusi kejaksaan mengartikulasikan kepercayaan pemerintah dalam mengawal dan mendampingi proses PEN sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas aparaturnya.