Forumterkininews.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS Johan Rosihan menyampaikan kritiknya terhadap porsi belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp 11,22 triliun. Namun dari alokasi belanja tersebut, anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangat kecil. Yakni 2,3% dari total belanja KLHK.
“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan Kawasan rawan bencana. Pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim†cetus Johan diGedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu, (6/4).
Johan mengungkapkan, belanja utama KLHK diperuntukkan dengan tujuan untuk penurunan laju deforestasi. Juga untuk menjaga kondisi lingkungan. Namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.
“Saya minta KLHK serius lakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi. Demikian juga komitmen membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim,” ujar Johan.
Politisi PKS ini menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim. Padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana.
“Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim,†ucap Johan.
Pengawasan Hutan
Johan juga menyoroti soal pentingnya pengawasan ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia,
“Saat ini oligarki menguasai dan mengatur pembangunan kita. Sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan kita tetap lestari. Dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,” papar Johan.
Legislator Senayan ini juga mengkritik target yang ingin dicapai KLHK dalam aspek lingkungan masih sangat kecil dan belum memiliki perencanaan strategis untuk meningkatkan target indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, serta menurunkan laju deforestasi.
Johan mengungkapkan bahwa luas hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 728,1 ribu hektar dan luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 1.750.000 hektar.
Maka, Politisi PKS ini mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan. Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan tersebut.
Legislator Senayan ini mengatakan karena luasnya sangat besar, perlu dievaluasi sejauhmana dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang merusak hutan secara massif. Ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalan setiap kebijakan pembangunan. Ini demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita,†tutup Johan
