Jokowi Response Usulan Hak Angket Ganjar Pranowo Cs

FTNews- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresponse wacana penggunaan hak angket yang diutarakan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo kepada DPR RI.

Jokowi menyebut, ia tak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

Lantaran, menurutnya apa yang mantan Gubernur Jawa Tengah itu usulkan, merupakan hak demokrasi.

Baca Juga: Menag: Jika Pahlawan Mengorbankan Jiwa dan Raga, Kita Korbankan Waktu dan Pikiran

"Hak demokrasi, tak apa-apa," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ia meminta Komisi II DPR RI menggelar sidang. Atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk minta pertanggungjawaban atas berlangsungnya pesta demokrasi 14 Februari lalu.

Baca Juga: Sidang Pemilu Proporsional Terbuka Ditunda, MK Beberkan Alasannya

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut. Termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).

Ganjar berpandangan kecurangan Pemilu 2024 sudah berlangsung secara terang-terangan dan tak bisa di biarkan.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan di biarkan, maka fungsi kontrol nggak ada. Yang begini ini mesti DPR selidiki, bikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," tandasnya.

Selain itu, ia menyebut  jika DPR tak siap dengan hak angket, maka ia mendorong hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan Pemilu 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," tandasnya.