Kasus Korupsi HGU PTPN XI, KPK Usut Dugaan Penghitungan Fiktif Harga Lahan

Forumterkininews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan penghitungan fiktif harga transaksi jual beli lahan. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan tebu di PTPN XI.

Hal itu diketahui setelah penyidik KPK memeriksa lima orang saksi pada Senin (17/7). Kelima saksi diperiksa di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengadaan lahan oleh PTPN XI yang ada di wilayah Situbondo dan Pasuruan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (19/7).

Baca Juga: Tak Hanya Dijebak, Bayaran Para Pemain Film Asusila pun "Disunat"

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, dan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

"Didalami juga mengenai dugaan adanya penghitungan fiktif harga transaksi jual beli lahan oleh para pihak terkait termasuk para tersangka," ujarnya.

Adapun lima saksi yang diperiksa, yakni Kadiv Budidaya Tanaman PTPN XI 2016-2017, Agoes Noerwidodo; Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul Huda.

Baca Juga: Pengacara Keluarga Brigadir J Penuhi Pemeriksaan Tersangka di Bareskrim

Kemudian, tim pembelian tanah untuk Lahan HGU PTPN XI (Divisi Umum dan Aset) Tahun 2016, Arief Radinata; Direktur Operasional PTPN Tahun 2014-2017, Aris Toharisman; dan Staf Aset (Divisi Hukum Aset) PT Perkebunan Nusantara XI, Agustinus Banu Wiryawan.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan dokumen transaksi jual-beli lahan dan alat elektronik dari upaya penggeledahan. Barang bukti itu diamankan saat penyidik menggeledah beberapa lokasi di wilayah Jawa Timur pada Jumat (14/7).

Lokasi yang dimaksud adalah Kantor PT Perkebunan Nusantara XI di Surabaya, Perusahaan Gula Assembagoes di Situbondo, dan beberapa kantor pihak swasta dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang ada di Kota Surabaya dan Malang

KPK menaksir jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi mencapai puluhan miliar rupiah. Lembaga antikorupsi juga telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka.

Namun, KPK belum mau menyampaikan identitas tersangka dan konstruksi kasus ini. Semua itu akan disampaikan kepada publik bersamaan dengan dilakukannya upaya paksa penahanan tersangka.