Forumterkininewe.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan menambah anggaran mudik gratis 2022 sekitar Rp 20 Miliar. Penambahan anggaran ini disebabkan meningkatnya masyarkat yang hendak mudik tahun ini
Direktur Jendral Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pada rapat dengan Komisi V DPR kemarin telah disampaikan kesiapan angkutan lebaran. Kesiapan ini sesuai araham Menteri Perhubungan. Dimana hasil analisa diperkirakan pergerakan masyarakat untuk mudik tinggi.
“Menteri Perhubungan telah perintahkan kami para Dirjen meningkatkan kapasitas dan fasilitas untuk masyarakat yang akan mudik,” ujarnya kepada Forumterkininews, Rabu (13/4).
Dijten Perhubungan Darat telah menyiapkan anggaran pada awal tahun sekitar Rp 10 miliar.
“Namun Menhub minta ditambah menjadi Rp20 Miliar. Artinya dimana akan ada 21.000 masyarakat bisa mudik gratis menggunakan bus,” ungkapnya.
Dikatakannya kalau untuk mudik gratis sudah dirapatkan dua kali karena memang awalnya beberapa Kementerian atau swasta tidak menganggarkan dikarenakan dengan kondisi covid-19.
“Tapi setelah Presiden sudah memberikan sinyal diperbolehkan untuk mudik. Dan akhirnya pihak Kemenhub melakukan konsulidasi dengan Kementrian BUMN, Dishub DKI juga melakukan hal yang sama,” terangnya.
Kemenhub Tidak Lakukan Pengecekan Dokumen Perjalanan
Para pemudik yang akan melakukan kendaraan pribadi dan sulit untuk pemantauannya terutama dengan by sistem misalnya melakukan protokol kesehatan maupun PeduliLindungi
Ditjen Perhubungan Darat Budi mengatakan seperti yang sudah dirapatkan dengan Komisi V DPR pada initinya termasuk dengan Menhub dan juga komitmen kita dengan Korlantas Polri.
“Dimana nantinya pihak Kemenhub tidak melakukan pengecekan menyangkut masalah dokumen perjalanan. Tapi mudik kali ini kita harapkan masyarakat sudah faham dengan pengalaman menyangkut masalah penanganan covid seperti apa, ” sambungnya
Dia berharap ada tanggung jawab dan peran serta masyarakat bersama dengan pemerintah untuk menyiapkan persyaratan. Namun dengan kesadaran yang cukup tinggi.
“Masyarakat lengkapin saja dokumen perjalanan sebagaimana SE. Kemudian nanti juga kan menyiapkan beberapa pos pelayanan termasuk di beberapa simbol transportasi itu akan disiapkan vaksin booster, rapid tes antigen, dan juga yang diperlukan pelayanan masyarakat di beberapa pos itu,” kata Dirjen Budi
Menurutnya kesadaran masyarakat sangat tinggi dengan tidak adanya sanksi. Pada saat melakukan survei kedua, dan belum diberlakukan vaksin ini.
“Masyarakat yang sudah vaksin booster belum begitu tinggi. Saya juga melihat di beberapa daerah TNI-Polri melakukan vaksinasi booster dengan antrian yang cukup panjang. Artinya kesadaran masyarakat meningkat menyangkut masalah pencegahan covid,” pungkasnya.
