Kepesertaan JKN di Riau Capai 98,90%, Pemprov Anggarkan Rp233,6 Miliar

FTNews, Pekanbaru--- Kepesertaann Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Riau hampir 100 persen, persisnya 98,90 persen. Capaian ini telah melampaui target nasional yakni 98 persen pada Desember 2024.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Indra bersyukur atas hasil positif yang telah dicapai daerahnya. "Alhamdulillah, hasil ini melampaui target nasional yang diamanatkan oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2019 sampai dengan 2024, dimana target nasional kepesertaan jaminan kesehatan sampai akhir Desember 2024 wajib diangka 98 persen," ujar Indra saat membuka Rakor JKN Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau. Kegiatan ini dalam rangka keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Riau, dilansir mediacenter.riau

Indra mengatakan, tahun ini Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp233.630.999.570. Dengan rincian, program sharing budget 55 persen, untuk  pembayaran iuran penerima bantuan iuran (PBI) pemda sebesar Rp184.800.000.000 dengan jumlah penduduk yang dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya sebanyak 800.000 jiwa.

Baca Juga: Pemprov Riau Terima Penghargaan Provinsi Terbaik Coverage Zona Sumatera

"Lalu, pembayaran iuran kontribusi PBI JK berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI sebesar Rp48.830.999.570, dengan jumlah peserta sebanyak 1.950.000 jiwa," sebutnya.

Untuk APBD tahun anggaran 2025, lanjutnya, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp241.800.000.000. Kemudian, untuk pembayaran iuran sharing buget PBI pemda sebanyak Rp184.800.000.000 untuk  800.000 jiwa. Jumlah tersebut masih sama dengan APBD tahun anggaran 2024.

Lalu, untuk pembayaran kontribusi iuran PBI JK untuk 2.500.000 jiwa dengan anggaran sebesar Rp63.000.000.000.

Baca Juga: Resmikan IDTH, Presiden: Kita Jangan hanya Jadi Penonton, harus Jadi Pemain, Produsen

"Ini menunjukkan bahwa Pemprov Riau sangat berkomitmen dalam mewujudkan keberlanjutan UHC di Provinsi Riau. Seluruh masyarakat Riau mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau," ucapnya.***