Komisi II DPR RI Tegaskan Tak Pernah Bicara Penundaan Pemilu

Forumterkininews.id, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyebut pihaknya tetap berkomitmen penyelenggaran Pemilu  di laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh DPR bersama Pemerintah.

Menurutnya, konsep penundaan pemilu tidak ada didalam konstitusi, jika pemilu ditunda tentu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

"Perlu saya tegaskan bahwa Komisi II tidak pernah membicarakan wacana penundaan pemilu. Baik dalam rapat terbatas maupun rapat pleno,”kata Guspardi, Senin (6/2).

Baca Juga: Presiden Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Putra Ridwan Kamil

Ia menambahkan, semua fraksi di Komisi II bahkan tidak punya keinginan untuk penundaan Pemilu 2024.

“Anggaran pemilu sudah kami sepakati, regulasi sudah kami setujui, pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga sudah kami jalankan. Sementara itu tahapan pemilu juga telah di mulai sejak 14 Juni 2022 lalu,"tandasnya.

Oleh karena itu katanya, DPR terus menjalankan fungsi dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan berkaitan dengan pemilu.

Baca Juga: KPU: Partai Peserta Pemilu Diumumkan Pertengahan Desember

“Sekali lagi, sampai hari ini, di DPR tidak ada wacana penundaan pemilu," katanya.

"Semua partai yang ada di DPR juga punya komitmen yang sama. Pemilu berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Februari 2022,”tegasnya.

Ia kemudian kembali mengulas putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi Undang-Undang Pemilu.

Dimana putusan menegaskan periodisasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan.

“Pasal 7 UUD 1945 yang ditegaskan oleh MK juga mengisyaratkan tak ada alasan menunda Pemilu 2024. Karena masa jabatan Presiden dan Wapres ialah lima tahun,”ulasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan para pihak yang menginginkan dan menolak penundaan pemilu saling beradu argumen.

Sebab, kata Mahfud MD, pemerintah tidak bisa menghalangi kemunculan wacana tersebut. Namun, pemerintah menjamin pemilu tetap berjalan sesuai jadwal, ujar Mahfud saat memberi paparan dalam Rapat Pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Rabu (1/2).