KPU Minta Anggaran Rp86 Triliun, Nasdem: Besar Sekali Itu

Forumterkininews.id, Jakarta - Politisi Nasdem, Saan Mustopa mengkritisi permintaan KPU soal anggaran penyelenggaraan Pemilu. Dimana KPU mengajukan anggaran Rp86 Triliun untuk pelaksanaan Pemilu Serentak.

Menurut Saan, anggaran yang diminta KPU yakni 86 Triliun dalam situasi pandemi ini rasanya besar sekali. Itu baru KPU, belum Bawaslu dan juga DKPP, ini sudah di luar anggaran Pilkada.

Jadi, kata Politisi NasDem untuk anggaran penyelenggara pemilu saja diatas 100 trilun ini diluar dari Pilkada jadi terlalu besar.

Baca Juga: Tiga Alasan Pilih Luncurkan Program Penyelesaian HAM di Aceh

Harusnya KPU membuat inovasi terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan anggaran. Salah satu contohnya, bagaimana caranya pemilih aktif maupun pemula bisa berpartisipasi dalam perhelatan pemilu serentak.

Apakah bisa pemilih jadi tidak perlu datang ke lokasi pemungutan suara. Kemudian verifikasi dilakukan secara digital. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak efesiensi anggaran

Lebih lanjut anggota komisi II DPR RI ini mengatakan, jangan sampai KPU ngotot dengan anggaran besar itu. Apalagi ini merupakan kegiatan pemerintah. Sehingga besar kemungkinan disetujui. Walapun tidak disetujui nanti akan jadi alasan penundaan pemilu.

Baca Juga: Yudo Margono Resmi Serahkan Kepemimpinan Kasal ke Muhammad Ali

"Nanti muncul spekulasi lagi, karena tidak ada anggaran, pemilu ditunda jangan sampai muncul spekulasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU dan Bawaslu mengajukan anggaran senilai total Rp119 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Anggaran itu terdiri dari Rp86,3 triliun untuk pemilu dan Rp22,8 triliun untuk pilkada.

Pemerintah dan DPR keberatan dengan anggaran jumbo tersebut. Penyelenggara pemilu diminta untuk mempertimbangkan ulang biaya Pemilu 2024.

Ketua KPU Ilham Saputra menjelaskan anggaran besar diajukan KPU untuk membangun sejumlah kantor KPU daerah. Dia bilang banyak KPU daerah yang masih menyewa ruko sebagai kantor.

Meski demikian, Ilham menyampaikan pihaknya masih membuka pintu soal penganggaran pemilu. Dia mengajak DPR dan pemerintah kembali berembuk untuk membicarakan ulang anggaran itu.