FTNews- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai melakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada serentak 2024.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, penyusunan DPT Pilkada Serentak itu berlangsung dalam rapat koordinasi pada 3 Mei sampai 4 Mei 2024.
“Dalam rapat koordinasi kemarin kita juga dalam rangka mempersiapkan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Dan penyusunan daftar pemilih untuk keperluan Pilkada 2024,” ujar Hasyim dalam keterangannya dikutip Selasa (7/5).
KPU, kata Hasyim, telah melakukan mutarlih dan penyusunan DPT Pilkada 2024 usai menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Yang mana, Mendagri RI Tito Karnavian resmi menyerahkan 207.110.768 daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4). Untuk Pilkada 2024 kepada KPU pada Kamis, 2 Mei 2024.
“Dalam konteks menyukseskan Pilkada 27 November, peran pemerintah yang utama adalah penyerahan DP4,” kata Tito di Kantor KPU RI, Jakarta pada Kamis, 2 Mei 2024.
Menurut Tito, jumlah DP4 didominasi oleh perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa. Sementara, jumlah DP4 laki-laki tercatat sebanyak 103.228.748 jiwa.
Anggaran Pilkada Serentak
Sebelumnya, Mendagri Tito menyebut Pilkada Serentak 2024 menelan anggaran sebesar Rp27 triliun.
Menurut Tito, hal itu berdasarkan UU No. 10/2016. Yang mana anggaran Pilkada Serentak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi totalnya lebih kurang hampir Rp27 triliun dari seluruh daerah, untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Belum termasuk aparat keamanan, Polri dan TNI,†ujar Mendagri Tito, Jumat (3/5).
Dari total anggaran tersebut, belum semua terealisasi. Sehingga pihaknya menargetkan anggaran Rp27 triliun akan selesai semua pada bulan depan.
“Bila perlu dalam bulan Mei, Juni sudah harus selesai. Karena teman-teman KPUD dan Bawaslu mereka memerlukan biaya untuk mengeksekusi program-programnya,â€terangnya.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa penyedia dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD tahun anggaran 2023. Dan 60 persen APBD tahun anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah.
“Anggaran Rp27 triliun itu nantinya akan digunakan untuk melaksanakan Pilkada 2024 serentak di 545 daerah,†tandasnya.
