KPU Putuskan Ijazah Capres-Cawapres Tak Bisa Diakses Publik, Ini Alasannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan bahwa ijazah calon presiden ( capres ) maupun calon wakil presiden (cawapres) tidak bisa dibuka untuk umum tanpa izin dari pemilik dokumen.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Capres dan Cawapres Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

KPU menegaskan, membuka dokumen pribadi seperti ijazah tanpa persetujuan berpotensi mengungkap data sensitif yang bukan menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu untuk disebarluaskan.

Baca Juga: KPU Pastikan Beri Santunan Keluarga KPPS yang Meninggal saat Tugas

Ijazah dan dokumen persyaratan lain hanya dipakai dalam proses verifikasi pencalonan, bukan untuk konsumsi publik, kecuali ada persetujuan tertulis dari capres atau cawapres yang bersangkutan.

Alasan KPU Membatasi Akses Dokumen

Ilustrasi KPU menyelenggarakan pemungutan suara. [Istimewa]

Baca Juga: Sebanyak 1.318 Personel Gabungan Amankan Penetapan DCT Capres-Cawapres

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan ini, di antaranya:

1. Perlindungan data pribadi – Dokumen ijazah mengandung informasi sensitif yang rawan disalahgunakan bila dipublikasikan tanpa kendali.

2. Kepatuhan hukum – Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa informasi bersifat rahasia wajib dilindungi apabila pengungkapannya dapat menimbulkan risiko atau kerugian.

3. Masa diajak – Dokumen persyaratan capres-cawapres ditetapkan sebagai informasi tertutup selama lima tahun sejak diterima KPU. Namun, tetap dapat diakses publik apabila pemilik dokumen memberi persetujuan tertulis atau jika menyebarkan terkait langsung dengan jabatan publik tertentu.

Penjelasan Ketua KPU

Ketua KPU Mochamad Afifuddin. [Istimewa]

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa sebelum menetapkan aturan ini, ia telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 juga mengacu pada Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang kemudian diubah menjadi PKPU 11 Tahun 2024, jelas Afif dalam keterangan resminya, Senin (15/9/2025).

Dalam keputusan tersebut, KPU menyebut ada 16 jenis dokumen persyaratan pilpres yang masuk kategori informasi buruk. Namun, semua dokumen tetap bisa terungkap apabila capres atau cawapres memberi persetujuan secara tertulis.

“Pengecualian berlaku selama lima tahun, kecuali jika pihak yang rahasianya dilindungi memberikan izin tertulis atau dokumen tersebut diperlukan untuk kepentingan jabatan publik,” tambah Afif.

Dengan kebijakan ini, KPU berusaha menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan privasi capres-cawapres. Artinya, masyarakat tetap mendapat kepastian bahwa dokumen resmi, namun detail pribadi kandidat tidak serta-merta disebarkan secara bebas.