Larangan Bukber Pejabat, DPR Nilai Tak Sesuai Revolusi Mental

Forumterkininews.id, Jakarta- Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan transisi pandemi, menuai banyak pro kontra bahkan disebut tak tepat.

Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil menyebut, hal itu juga kurang sejalan dengan revolusi mental Jokowi.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau,” kata Nasir dalam keterangan resminya, Jumat (24/3).

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

“Kalau alasannya karena sedang transisi pandemi Covid-19, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini,”imbuhnya.

Larangan ini kata Nasir, menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar Nasir.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

Menurutnya, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.

Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau”,tandasnya