Miris! KPK Terima Laporan Anggaran MBG Dikurangi, dari Rp 10 Ribu Diterima Rp 8 Ribu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan adanya laporan terkait pengurangan nilai makanan bergizi gratis (MBG) yang diterima masyarakat.

Seharusnya, setiap paket makanan bernilai Rp10.000, namun yang diterima hanya senilai Rp8.000. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas makanan yang disalurkan.

Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3) kemarin.

Baca Juga: KPK Cegah Dito Mahendra Bepergian ke Luar Negeri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (instagram)

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru berdampak terhadap kualitas makanan.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair]," kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (7/3).

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas dia.

Baca Juga: KPK Telusuri Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Tersangka Pencucian Uang

Untuk itu, ia menegaskan pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. Setyo menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini," tutur dia.

"Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” lanjutnya.

Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.

Tak hanya itu, Setyo turut menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” imbuhnya.

Setyo menyebut, laporan yang diterima KPK itu diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai langkah preventif.

"Ini baru informasi. Tapi, karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," ujar Setyo.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto (instagram)

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan," sambungnya.

Selain itu, KPK menyoroti efektivitas pemberian susu dan biskuit dalam program pemerintah sebelumnya yang tidak signifikan menurunkan angka stunting.

Setyo berharap kandungan makanan dalam program MBG dikaji dan disesuaikan agar benar-benar berkualitas bagi anak-anak dan ibu hamil.