Moeldoko: KSP Rumah Aduan Terakhir, Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti

Forumterkininews.id, Jakarta  – Semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko di depan masyarakat yang tergabung sebagai relawan Pro Jokowi (Projo), di Magelang, Jateng, Sabtu (21/5).

Selain itu Moeldoko juga menjamin Kantor Staf Presiden (KSP) akan selalu siap mengawal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah demi kemaslahatan publik. Demikian KSP dalam siaran persnya yang diterima forumterkininews.id, Minggu (22/5)

“KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?” Moeldoko menyatakan.

Sementara itu, Purnawirawan Panglima TNI tersebut didapuk menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas V Relawan ProJo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Moeldoko pun menegaskan kembali pernyataan Presiden Jokowi terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah. Namun pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.

“Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun,” kata Moeldoko.

Sementara itu, beberapa perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko. Beberapa diantaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.

Selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, maka pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat, respon Moeldoko.

“Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan,” tutup Moeldoko.

Artikel Terkait