Nasional Sepekan: Bagi Bagi Kavling IKN hingga Isu Reshuffle

Forumterkininews.id, Jakarta- Berita Nasional yang menarik banyak pihak terjadi di akhir pekan Bulan Maret 2022. Salah satunya yakni Menteri ATR/Kepala BPN Tidak Tahu Soal Kabar Bagi-Bagi Kavling di IKN, Demo Kemendag, Said: Mendag Gagal Kendalikan Harga Migor, Hasil Sitaan Sedikit, Komisi III Minta PNBP di Kejagung Diaudit, Kesulitan Beli Barang dalam Negeri Bikin Jokowi Singgung Reshuffle.

Menteri ATR/Kepala BPN Tidak Tahu Soal Kabar Bagi-Bagi Kavling di IKN

Beredar informasi adanya dugaan bagi-bagi kavling lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Kabar ini tak urung membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil buka suara.

Dia menyebut tak tahu-menahu soal kabar tersebut serta siapa yang membagikan maupun siapa yang mendapatkan lahan kavling di IKN Nusantara.

“Saya juga bingung sebenarnya, siapa yang bagi dan siapa yang dapat? Yang jelas kami tak dapat informasi yang akurat terkait masalah tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 di Jakarta, Senin (21/3).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan adanya dugaan bagi-bagi kavling di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling,” ujarnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Tak Tahu soal Kabar Bagi-bagi Kavling di IKN

Hasil Sitaan Sedikit, Komisi III Minta PNBP di Kejagung Diaudit

Komisi III DPR mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung dalam pengelolaan hasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan untuk melakukan audit di Kejaksaan Agung.

BACA JUGA:   Densus Kembali Tangkap Dua Teroris di Jatim

“Saya mengusulkan supaya dilakukan audit secara objektif dari sumber-sumber PNBP,” kata Benny dalam rapat.

Benny mengatakan, dirinya mempertanyakan pengelolaan PNBP lantaran rendahnya penerimaan PNBP tahun 2021 khususnya bidang pidana khusus yang hanya Rp362 miliar. Walaupun kata dia, realisasi di tahun sama melebihi target sebesar Rp714 miliar.

Baca Juga: Hasil Sitaan Sedikit, Komisi III Minta PNBP di Kejagung Diaudit

Kesulitan Beli Barang dalam Negeri Bikin Jokowi Singgung Reshuffle

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat memberikan pengarahan di Bali, Jumat (25/3).

Awalnya, Jokowi menyinggung sulitnya membeli produk dalam negeri. Jokowi kemudian menyentil sejumlah kementerian, tak terkecuali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahkan, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak segan mengganti direktur utama (dirut) di perusahaan pelat merah jika masih ada yang tidak taat pada hal-hal yang sudah disepakati. Salah satunya, menghentikan penggunaan produk impor dan mengencangkan pembelian produk dalam negeri.

“Jika ada yang tidak taat apa yang kita sepakati hari ini. Saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti saja dirut-nya, ganti. Ngapain kita,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Maret.

Baca Juga: Kesulitan Beli Barang dalam Negeri Bikin Jokowi Singgung Reshuffle

Artikel Terkait