Optimisme Jokowi Kepada Bambang Susantono Membangun IKN

Forumterkininews.id, Jakarta- Presiden RI Joko Widodo resmi menjadikan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, Kamis (10/3) kemarin.

Menurutnya kedua orang tersebut merupakan sebuah kombinasi yang sangat baik.

“Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur. Kemudian juga di bidang urban planning. Kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance. Beliau juga terakhir memegang Vice President di ADB. Saya kira ini dari semua sisi ini lengkap,” ujarnya dikutip melalui kanal Youtube Setpres, Kamis (10/3).

Baca Juga: 1.500 Petugas Gabungan TNI-Polri Amankan World Superbike Mandalika

Dalam menjalankan tugasnya, Bambang Susantono didukung Dhony Rahajoe yang memiliki pengalaman lapangan. Terutama di bidang properti. Presiden meyakini keduanya akan mudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan para menteri dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di lapangan, hingga investasi.

“Nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya. Kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan. Dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut,” ujarnya.

Jokowi juga meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara menarik minat berbagai pihak. Baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Untuk itu, Presiden mengharapkan gerak cepat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilantik tersebut.

Baca Juga: KPK Bidik Enam Anggota DPRD DKI dalam Korupsi Tanah Munjul

“Saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan,” ucapnya.

Lanjutnya mengenai permasalahan pertanahan diserah terimanya oleh Menteri ATR/BPN secepatnya bisa diselesaikan terkait masalah status tanah di Kawasan IKN.

“Kemudian indetifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki dan dikuasi masyarakat maupun perusahaan. Kita harus memastikan pengadaan tanah di Kawasan IKN hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” pungkasnya.