Partai Pengusung Edy-Hasan Di Pilgub Sumut, Namakan Dirinya Koalisi Indonesia Merdeka Plus

FT News - Koalisi partai politik yang mengusung Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) diberi nama Koalisi Indonesia Merdeka (KIM) Plus.

Koalisi itu terdiri dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelora.Sedang komposisi plus nya terdiri dari kader, simpatisan, dan konstituen yang “merdeka” dari Parpol yang tersandera, dan tidak berdaya.

Singkatan itu sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKB, PAN, Perindo, PSI, PKS dan lainnya

Baca Juga: Mendagri Tunjuk Aulia Rachman Sebagai Plt Wali Kota Medan

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan menjelaskan, kata merdeka pada koalisi Parpol pengusung Edy- Hasan adalah sebuah deklarasi kemerdekaan seluruh Parpol, kader, simpatisan, konstituen dan semua pihak yang mengusung dan mendukung Edy- Hasan.

"Bebas dari rasa takut, tidak tersandera, berani, dan tidak dapat dibeli. Bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, dan pemanfaatan peralatan negara untuk kepentingan politik,"kata Sutrisno Pangaribuan, Minggu (1/9).

Calon Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi usai mendaftar ke KPU Sumut, Kamis (29/08/2024). (Foto: FT News/Ari Kayyan)

Baca Juga: Anjloknya Elektabilitas Edy Rahmayadi, Faktor Catatan Kinerja

KIM Plus Edy- Hasan, lanjutnya, adalah Parpol yang sama sekali tidak terlibat dalam tata kelola tambang atau sumber daya negara lainnya. "Edy- Hasan saat di pemerintahan tidak pernah menyuruh anak buahnya memberi suap pun menjebak mahasiswa yang mengkritiknya. Edy- Hasan tidak pernah menampilkan drama seakan pemimpin yang tegas dengan memarahi anak buah di depan umum, lalu disebar di media sosial," ujar Sutrisno.

Edy- Hasan, katanya, juga tidak menarik pajak dan retribusi daerah secara ilegal dengan menggunakan peraturan kepala daerah secara tidak sah. Edy- Hasan juga tidak menggunakan APBD untuk program monumental demi mendapat pujian. "Edy- Hasan juga tidak menggunakan dana hibah, bantuan sosial (bansos), bantuan pangan yang bersumber dari APBN maupun APBD demi meraih simpati," tegas Kader PDI Perjuangan itu.

Lalu, Sutrisno juga menyatakan Edy- Hasan tidak mengintimidasi para pengusaha untuk mendanai Pilkada. Pun tidak melakukan pemerasan kepada para pelaku bisnis illegal demi lepas dari jeratan hukum. "Edy- Hasan bebas dari semua praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam pertarungan Pilgub Sumut sebab keduanya saat ini warga sipil biasa. Nama Edy- Hasan tidak pernah disebut di Pengadilan Tipikor mana pun, baik terkait tambang, APBN, dan APBD," ungkapnya.

Maka dari itu, Kornas mengajak semua warga yang merdeka, dan ingin meraih kemerdekaan di Sumut bergabung dalam KIM Plus Edy- Hasan. "Para siswa SMA, SMK, Mahasiswa putra putri dari warga biasa mari berjuang bersama Edy- Hasan yang juga putra dan menantu orang biasa. Kelompok pro demokrasi yang terus berjuang wujudkan demokratisasi, mari berkerjasama dengan Edy- Hasan meraih kemenangan.," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, KIM Plus mengajak warga gotong- royong wujudkan Sumut yang merdeka dan berdaulat. Khusus kepada pengurus dan kader Parpol yang dipaksa ikut koalisi gemoy, namun ingin merdeka, KIM Plus Edy- Hasan siap menerima dengan tangan terbuka. "Termasuk jika ingin pindah keanggotaan Parpol pun kita segera berikan KTA. Kita berjuang bersama Edy- Hasan secara bermartabat wujudkan SUMUT BARU, yakni Sumatera Utara yang Bersih, Aman, Rukun, dan unggul," pungkas Sutrisno mengakhiri.