Pembubaran DPR Disetujui Raja, Thailand Gelar Pemilu Dini
Ancaman Mosi Tidak Percaya
Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, menegaskan bahwa Partai Bhumjaithai tidak mengikuti kesepakatan awal. Sementara itu, ancaman mosi tidak percaya membuat tekanan terhadap Anutin semakin kuat.
Di tengah kisruh politik, Thailand juga sedang menghadapi konflik perbatasan dengan Kamboja yang memasuki hari keempat. Bentrokan senjata di berbagai titik telah menewaskan sekitar 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.
Anutin menegaskan bahwa pembubaran Parlemen tidak memengaruhi operasi militer di perbatasan. Pemerintah tetap fokus mengendalikan situasi keamanan nasional.
Pihak pemerintah juga menginformasikan bahwa Anutin yang kini berstatus perdana menteri sementara dijadwalkan melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada malam 12 Desember.
Trump sebelumnya menyatakan ingin membantu mediasi konflik perbatasan tersebut.
Ketidakstabilan politik Thailand tidak hanya memengaruhi kepemimpinan, tetapi juga ekonomi. Sejak Agustus 2023, Thailand sudah memiliki tiga perdana menteri, sebuah angka yang menunjukkan tingginya dinamika politik di negeri itu.
Dampaknya terasa pada konsumsi domestik, tingginya utang rumah tangga, hingga tekanan tarif perdagangan dari AS.
Sebelumnya, Anutin berencana membubarkan Parlemen pada akhir Januari dengan pemilu dijadwalkan Maret atau April 2026. Namun dinamika politik terbaru mempercepat rencana tersebut.
Kini, semua mata tertuju pada persiapan pemilu dini yang akan menentukan arah politik Thailand dalam beberapa bulan ke depan.
