FTNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan penataan aset situ tersebar di kabupaten/kota.
Langkah tersebut dilakukan usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat bersama Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (23/1/2024).
“Di Provinsi Banten terdapat 137 situ dan proses penyelamatan terkait pemanfaatan tata kelola Situ, Danau, Embung dan Waduk itu terus berproses,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti.
Ia mengemukakan sejak tahun 2021, Pemprov Banten telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban berupa penerbitan sertipikat terhadap Situ, Danau, Embung dan Waduk sebanyak 33 Situ.
Berdasarkan rincian pada tahun 2021 ada 6 Situ, tahun 2022 sebanyak 11 Situ dan 2023 sebanyak 16 Situ.
“Dari 137 situ yang telah diajukan pengamanan dan penertiban berupa tertib sertipikat terdapat 33 situ, dan yang telah bersertipikat ada 14 situ,” katanya.
Lebih lanjut, Virgojanti menyampaikan bahwa dalam melakukan pengamanan aset Situ, Danau, Embung dan Waduk, pihaknya bekerja sama dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten melalui Surat Kuasa Khusus dengan Asdatun Kejati Banten.
“Ini menjadi komitmen kita terkait dalam penataan aset di Provinsi Banten,” katanya.
Tak hanya itu, ia menjelaskan, dalam mengamankan aset daerah setidaknya ada tiga aspek yang perlu menjadi perhatian, yakni aspek administratif, aspek fisik dan aspek hukum.
“Kita melakukan pengecekan fisiknya, saat ini kita lakukan secara bertahap agar aset Situ, Danau, Embung serta Waduk ini dapat diselamatkan dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya,” jelasnya.
Tim Ahli Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Fridolin Joseph Berek mengatakan terdapat 10 Situ yang menjadi prioritas dalam penetapan sempadan pada tahun 2024 di Provinsi Banten.
“Terdapat 10 situ yang menjadi prioritas di Provinsi Banten,” ujarnya.
