Pesan DPR ke AHY: Berantas Mafia Tanah!

FTNews- Usai resmi menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), salah satu tugas berat yang menanti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah soal mafia tanah.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berpesan pada AHY agar tetap berani untuk mengusut oknum yang terlibat.

"Mengingat pengalaman sebelumnya, mafia tanah sulit untuk disentuh hukum dan banyak oknum yang diduga melindungi dan terlibat. Akan tetapi, saya yakin Menteri AHY pasti bisa tegas," kata Sahroni. Jumat (23/2).

Baca Juga: Edy Rahmayadi ke Ketua Umum PWI: Kembalikan Pers ke Hati Rakyat

Menurutnya, butuh langkah kolaboratif untuk melakukan hal itu. Sahroni pun mendukung penuh AHY untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.

"Untuk memberantas mafia tanah, harus kolaboratif, tidak mungkin selesai sendiri. Komisi III akan mendukung penuh dengan mendorong para mitra, dalam hal ini Polri dan Kejagung, untuk terus bantu Kementerian ATR/BPN memberantas mafia tanah," paparnya.

AHY, kata Sahroni, juga harus lebih tegas dalam memberantas para mafia tanah.

Baca Juga: Jokowi: IKN Bukan Hanya untuk ASN

"Bro Menteri juga harus galak. Sikat semua oknum yang menjadi backing atau terlibat dengan mafia tanah. Pak Hadi kemarin sudah bagus, pakai sistem gebuk. Nah, Bro Menteri nanti juga harus teruskan semangat ini, atau bahkan bisa lebih galak lagi,"tandasnya.

Resmi Jabat Menteri 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, (21/2).

Ia menggantikan  Hadi Tjahjanto yang menjabat Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Usai melakukan pelantikan, sebagai kepala negara ia pun memberikan tiga pesan khusus kepada AHY.

Pertama, ia mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.

“Berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” ujarnya.

Kedua, Jokowi meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.

“Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” sambungnya.

Terakhir, Jokowi memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah. Untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).