Polda Metro Jaya Siagakan Ribuan Personel Jelang Demo Buruh di Gedung DPR RI

Forumterkininews.id, Jakarta - Polda Metro Jaya menyiagakan sejumlah personel gabungan. Mereka akan mengawal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh ribuan buruh di depan Gedung DPR RI, pada Senin (13/3).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa terdapat ribuan personel yang akan mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

“Akan ada 1.753 personel yang dikerahkan untuk mengamankan demo,” kata Trunoyudo, dalam keterangannya, pada Senin (13/3).

Baca Juga: Polisi akan Sukseskan Event Internasional Balapan F1H20 Danau Toba

Ia melanjutkan bahwa 1.474 pesonel berasal dari Polda Metro Jaya. Kemudian 636 personel Samapta, 441 personel Satbrimob, dan 317 personel Satfung.

Selain itu sebanyak 160 personel berasal dari Polres Jajaran Polda Metro Jaya, yakni 130 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat, 10 personel dari Polres Metro Jakarta Selatan, dan 20 personel dari Polres Metdo Jakarta Barat.

Adapun bantuan keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjumlah 199 personel serta Pemerintah Daerah DKI berjumlah 99 personel.

Baca Juga: COO Tersangka Pelecehan Miss Universe Indonesia Ditahan!

Sebelumnya diberitakan, Ribuan massa aksi yang berasal dari Partai Buruh Jabodetabek akan melaksanakan aksi unjuk rasa tolak omnibus law cipta kerja di depan Gedung DPR RI, pada Senin (13/3).

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan semula aksi ini akan digelar pada 14 Maret 2023. Namun dimajukan pada hari ini, Senin, 13 Maret 2023.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek. Sementara itu dalam waktu yang bersamaan, aksi juga dilakukan di ratusan kota industri besar yang terletak di Indonesia.

Sementara itu adapun tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi kali ini adalah menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Kemudian tututan lain yang akan disuarakan adalah mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan. Selanjutnya buruh juga akan menuntut agar dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara serta copot Dirjen Pajak. Termasuk, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan.