Polemik Gelar Pahlawan untuk Presiden Soeharto, Ini Pernyataan Tegas Puan Maharani!

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto terus bermunculan. Banyak yang menyatakan ketidaksetujuannya. Hal ini pun langsung direspon Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan yang ditanya komentarnya oleh wartawan seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), menyatakan, seluruh usulan pemberian gelar pahlawan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Ia menjelaskan, proses pemberian gelar kehormatan negara bukanlah keputusan politik semata, melainkan melewati tahapan kajian yang dilakukan oleh lembaga resmi.

Baca Juga: Doli: Fit and Proper Tes Anggota KPU dan Bawaslu Dilakukan Pekan Depan

“Ya, setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa-siapa yang bisa menerima atau tidak bisa menerima,” ujar Puan, dilansir dpr.go.id

Harus Ada Kajian, Fakta Sejarah dan Pandangan Berbagai Pihak

Foto: DPR

Baca Juga: 27 RUU Kabupaten/Kota di Aceh, Sumut dan Kepulauan Babel Disahkan

Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa kajian tersebut penting agar keputusan yang diambil bersifat objektif, berdasarkan fakta sejarah, serta mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak. “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sebaiknya dilakukan, diterima,” pungkas Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

Polemik terkait usulan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto kembali menuai protes dari ruang publik seiring dengan beredarnya wacana yang menyebut nama mantan Presiden RI tersebut sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional.

Mantan Presiden Soeharto. [Instagram Jejak Soeharto]

Penolakan ini dinyatakan sejumlah aktivis 98 dalam sebuah diskusi dengan tema 'Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?'. Acara diskusi ini berlangsung pada Sabtu (24/5/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan.

"Ini adalah peringatan bukan cuma sekedar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak," kata salah satu perwakilan aktivis 98, Mustar Bonaventura.***