Pro Kontra Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Begini Kata Sekjen Golkar
Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional. Nama Soeharto termasuk dalam 40 tokoh yang diusulkan diberikan gelar tersebut.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyambut baik usulan Kemensos memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, meskipun terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Titiek Soeharto, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. [Instagram]Sarmuji menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Usulan Gelar Pahlawan Buat Soeharto Jadi Polemik, Begini Respons Wamensos Agus Jabo Priyono
"Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra," kata Sarmuji, Selasa (21/10/2025).
"Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini," lanjutnya.
Rekomendasi Munaslub Golkar 2016
Baca Juga: Kenang Hari Lahir Ibu Tien Soeharto, Prabowo Posting Foto Almarhumah di Instagram
Logo Partai Golkar. [Dok. Golkar]Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini mengatakan bahwa pihaknya sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Ia mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut.
Sarmuji berharap usulan Kemensos kali ini dapat melanjutkan semangat itu dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.
"Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata," tutur Sarmuji.
Gus Dur dan Marsinah
Potret Gus Dur dan sang istri, Sinta Nuriyah. [Ist]Sebelumnya, Kemensos mengusulkan 40 tokoh mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Daftar usulan itu diserahkan Mensos Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.
Di antara nama-nama itu, ada nama Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk Marsinah.
Muncul pula nama-nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.
Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kemensos.
Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.